2.112 Bangunan Pemerintah Diasuransikan, Kemenkeu: Nilai Pertanggungan Rp 17 T

Sabtu, 28 Mei 2022 19:19 WIB

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan saat ini Indonesia sudah mengasuransikan 2.112 bangunan kementerian dan lembaga.

Asuransi ini sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dan telah dimulai sejak 2019.

“Asuransi untuk gedung pemerintah, pusat pelatihan, dan fasilitas kesehatan terhadap risiko bencana adalah proyek percontohan. Sampai dengan hari ini, kami telah mengasuransikan 2.112 bangunan seluruh K/L dengan total nilai pertanggungan sekitar Rp17,05 triliun atau setara dengan 1,03 miliar dolar AS," kata Febrio dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu 28 Mei 2022.

Adapun pemerintah berencana mengasuransikan semua gedung kementerian dan lembaga pemerintah tahun ini dan selanjutnya aset negara yang diasuransikan juga akan diperluas mencakup jalan, jembatan, dan infrastruktur lain.

"Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan perannya dalam pembiayaan risiko bencana melalui keterlibatan dalam Dana Bersama dimana mereka didorong mengasuransikan aset mereka. Pemerintah sedang mengembangkan mekanisme insentif untuk merealisasikan hal ini," katanya.

Dana Bersama Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 yang menyediakan dana tambahan untuk melengkapi anggaran kontingen bencana dan anggaran reguler untuk bencana jangka pendek dan dirancang sebagai alat asuransi terhadap risiko bencana dalam jangka panjang.

 






Anggota DPR Sebut Pemekaran 3 DOB Papua Bakal Pakai APBN

5 jam lalu

Anggota DPR Sebut Pemekaran 3 DOB Papua Bakal Pakai APBN

Guspardi Gaus mengatakan proses pemekaran tiga daerah otonom baru atau DOB Papua akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)


Sri Mulyani Siapkan Rp 35,5 Triliun untuk Gaji ke-13 PNS

1 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 35,5 Triliun untuk Gaji ke-13 PNS

Anggaran untuk penyaluran gaji ke-13 dialokasikan melalui kementerian/lembaga dengan


Alasan Bank Dunia Sarankan Jokowi Naikkan Harga BBM dan Tawarkan Ini Solusinya

2 hari lalu

Alasan Bank Dunia Sarankan Jokowi Naikkan Harga BBM dan Tawarkan Ini Solusinya

Bank Dunia merekomendasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau dua kebijakan utama untuk menekan laju kemiskinan.


Eksklusif, BPN Kab Bogor: Bukan Cuma Jokowi yang Kecolongan soal Tanah

2 hari lalu

Eksklusif, BPN Kab Bogor: Bukan Cuma Jokowi yang Kecolongan soal Tanah

Warga Jasinga, Kabupaten Bogor resah tanah yang dibagikan Jokowi masuk dalam objek sitaan tim satgas BLBI. Ini penjelasan Kepala BPN Kabupaten Bogor


Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Kami Harus Kalkulasi agar Positif untuk Ekonomi

2 hari lalu

Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Kami Harus Kalkulasi agar Positif untuk Ekonomi

Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon sehubungan adanya gejolak di sektor energi saat ini.


Kemenkeu Sebut PMN Garuda Akan Cair Tahun Ini

4 hari lalu

Kemenkeu Sebut PMN Garuda Akan Cair Tahun Ini

Penyertaan modal negara atau PMN pada 2022 bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan cair pada tahun ini, termasuk bagi PT Garuda Indonesia.


Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

4 hari lalu

Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

Ekonom mempertanyakan korelasi yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal upaya penurunan harga pangan dengan pembangunan infrastruktur.


BRI Insurance Luncurkan Asuransi untuk Sepeda Motor

4 hari lalu

BRI Insurance Luncurkan Asuransi untuk Sepeda Motor

#InfoTempo


Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

4 hari lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Kemenkeu Jelaskan Penyebab Penerapan Pajak Karbon Ditunda

5 hari lalu

Kemenkeu Jelaskan Penyebab Penerapan Pajak Karbon Ditunda

Kemenkeu memutuskan untuk menunda implementasi penerapan pajak karbon.