Begini Aturan Ihwal Pengunduran Diri PNS

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta -Di Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri sipil disingkat PNS adalah salah satu pekerjaan yang banyak diminati.

Pasalnya, PNS termasuk pekerjaan yang memiliki risiko rendah dan terjamin hingga hari tua. Namun, tak jarang ada sebagian orang yang tidak nyaman atau ingin beralih pekerjaan dari PNS karena mengejar karier yang lain.

Lalu, bagaimana aturan pengunduran diri PNS?

Aturan mengenai pengunduran diri PNS diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.

Dalam peraturan tersebut, melakukan pengunduran diri termasuk dalam jenis pemberhentian atas permintaan sendiri dan diatur dalam Pasal 5. Namun, pengajuan pengunduran diri bisa ditolak apabila:

  • Sedang dalam proses peradilan.
  • Terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS.
  • Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas pemintaan sendiri sebagai PNS.
  • Sedang menjalani hukuman disiplin.
  • Alasan lain menurut pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) 

Sedangkan, prosedur pengunduran bagi PNS diatur secara jelas dan rinci dalam Pasal 6.

Prosedur pengunduran diri sebagai PNS:

  1. Calon PNS/PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada PPK melalui atasan langsungnya;
  2. Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada pimpinan unit kerjanya paling rendah menduduki JPT Pratama;
  3. Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 2, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB melalui pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
  4. Pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS dimaksud kepada PyB;
  5. PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan Calon PNS/PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;
  6. Dalam hal PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya atau, JF keahlian utama mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri, PyB sebagaimana dimaksud pada angka 4, meneruskan permohonan PNS kepada PPK untuk kemudian oleh PPK diteruskan kepada Presiden yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan;
  7. Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada Calon PNS/PNS yang bersangkutan;
  8. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan secara lengkap diterima oleh PPK;
  9. Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri serta contoh kasus disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
  10. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Calon PNS/PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
  11. Dalam hal sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, Calon PNS/PNS yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 12, memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
  14. Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 12, berlaku sejak akhir bulan ditetapkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden atau PPK.

EIBEN HEIZIER

Baca juga : Jokowi Siapkan PNS Jadi Pegawai Otorita IKN







LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

5 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

5 hari lalu

Teten Masduki Pecat 2 Anak Buahya dalam Kasus Kekerasan Seksual di Kemenkop UKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memecat dua PNS pelaku dugaan kekerasan seksual di Kemenkop UKM. 2 orang yang dipecat adalah ZPA dan WA.


Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

6 hari lalu

Ingin Menjadi Anggota Tim SAR? Penuhi 18 Syarat Berikut Ini

Tim SAR bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Begini syarat CPNS Basarnas.


Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

9 hari lalu

Seleksi bagi PNS yang Ingin Jadi Pejabat di IKN Diperpanjang hingga Akhir November

Otorita IKN telah membuka 27 posisi yang terdiri atas empat kepala biro dan 23 direktur.


Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

19 hari lalu

Pelamar Lowongan Kerja Otorita IKN Silakan Lengkapi Dokumen Ini

Otorita IKN membuka 27 posisi kepala biro dan direktur di Ibu Kota Nusantara hingga 16 November 2022, simak persyaratan dokumen yang harus dilengkapi


Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

19 hari lalu

Masih Ada Waktu, Otorita IKN Buka Lowongan Kerja Posisi Biro dan Direktur, Ini Syaratnya Bagi PNS dan Non-PNS

Otorita IKN masih membuka lowongan kerja posisi biro dan direktur sampai 16 November 2022. Perhatikan persayaratannya bagi PNS dan Non-PNS.


Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

22 hari lalu

Seleksi 27 Jabatan Kepala Biro dan Direktur di Otorita IKN Dibuka, PNS dan Non-PNS Bisa Daftar

Otorita IKN membuka seleksi untuk 27 jabatan kepala biro dan direktur. Berikut sejumlah persyaratan yang dibutuhkan


Kata Anthony Sinisuka Ginting Seusai Diangkat Jadi PNS

23 hari lalu

Kata Anthony Sinisuka Ginting Seusai Diangkat Jadi PNS

Anthony Sinisuka Ginting lolos menjadi PNS melalui jalur atlet berprestasi.


Otorita IKN Buka Lowongan Untuk 27 Posisi Jabatan Kabiro dan Direktur, Cek Kualifikasinya

23 hari lalu

Otorita IKN Buka Lowongan Untuk 27 Posisi Jabatan Kabiro dan Direktur, Cek Kualifikasinya

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka seleksi lowongan kerja untuk posisi jabatan Kepala Biro dan Direktur.


Sejumlah Pemain Top Bulu Tangkis Resmi Diangkat Jadi PNS, Anthony Ginting dan Fajar Alfian Termasuk

24 hari lalu

Sejumlah Pemain Top Bulu Tangkis Resmi Diangkat Jadi PNS, Anthony Ginting dan Fajar Alfian Termasuk

Dari unggahan Liliyana Natsir, diketahui beberapa mantan atlet bulu tangkis juga hadir, seperti Tontowi Ahmad dan Greysia Polii.