TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menanggapi rencana masuknya investor asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mengatakan siapa pun pemodalnya nanti, investasi di ibu kota baru harus memberikan benefit bagi Indonesia dalam jangka panjang.
“Benefit harus jangka panjang, jangan hanya untuk kepentingan sesaat. Indonesia harus belajar dari kasus Freeport dan tambang lainnya. Saat itu Indonesia menikmati keuntungan sesaat," ujar Esther dalam pesan pendek, Kamis, 26 Mei 2022.
Pemerintah sebelumnya mengklaim sejumlah investor asing berminat menanamkan investasi di IKN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan sudah menyebut dua negara, yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Esther menuturkan sebelum menandatangani kontrak dengan investor, Pemerintah Indonesia harus mencermati detail perjanjiannya. Jangan sampai, kata dia, perjanjian itu merugikan salah satu pihak. Mekanisme pendanaan pun harus dipertimbangkan, seperti pembiayaan yang seharusnya ditanggung bersama.
Esther mengimbau pemerintah melakukan pembaruan perjanjian setiap 5 tahun. Dengna demikian, kontrak kerja sama itu bisa ditinjau dan dievaluasi kembali.
"Setiap lima tahun sekali kontrak kerja sama harus di-review dan dievaluasi kembali. Mungkin kontrak kerja sama menguntungkan dalam lima tahun pertama, tapi 5 tahun selanjutnya belum tentu menguntungkan," katanya.
Selain itu, dalam kontrak dengan investor, Esther menekankan Indonesia perlu memastikan ada transfer knowledge dan transfer teknologi. Di sisi lain yang tak kalah penting dalam setiap pembangunan, ia berujar proporsi tenaga kerja lokal di proyek IKN harus meningkat dari tahun ke tahun.
