Dirjen Pajak Jelaskan 2 Cara Aktivasi NIK Jadi NPWP

Rabu, 25 Mei 2022 08:13 WIB

Aktivitas pelayanan pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan pajak per Juli 2020 turun 14,7 persen secara year on year (yoy) dari periode yang sama pada 2019. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan ada dua cara untuk mengaktivasi fungsi baru NIK tersebut. 

Ia mengatakan NIK dapat diaktivasi oleh wajib pajak secara mandiri dengan memberitahukan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Cara lainnya, DJP akan mengintegrasikan NPWP dengan NIK secara otomatis bila wajib pajak terdata telah berpenghasilan. 

"Wajib pajak akan diberikan pemberitahuan bahwa NIK wajib pajak tersebut sudah diaktivasi untuk kemudian wajib menjalankan kewajiban perpajakannya," ujar Neilmaldrin kepada Tempo, 24 Mei 2022.

Meski demikian, Neilmaldrin menerangkan, integrasi ini tidak berarti membuat semua orang yang memiliki NIK wajib membayar pajak. Ia menuturkan, kewajiban membayar pajak hanya diharuskan bagi orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

Mengacu pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besaran PTKP adalah Rp 54 juta setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan atau penghasilan sebulan minimal Rp 4,5 juta. Neilmaldrin mengatakan, setiap tambahan tanggungan, PTKP akan dilipatkan Rp 4,5 juta. 

"Artinya kalau penghasilannya belum sebesar PTKP, tidak perlu membayar pajak," ujarnya.

Adapun NIK akan berfungsi sebagai identitas perpajakan. Dengan begitu, DJP bakal mendapatkan elemen data kependudukan sehingga efektivitas pelayanan maupun pengawasan kepatuhan perpajakan meningkat. 

Menurut Neilmaldrin, secara administratif, yang membedakan NIK masing-masing wajib pajak adalah sudah teraktivasi atau belum. Kalau sudah berpenghasilan di atas PTKP, kata dia, NIK akan diaktivasi. Kemudian, wajib akan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Baca juga: NIK Jadi NPWP, Penghasilan di Bawah PTKP Tidak Wajib Bayar Pajak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Siwi Widi Disinggung dalam Pertimbangan Vonis Wawan Ridwan

15 hari lalu

Siwi Widi Disinggung dalam Pertimbangan Vonis Wawan Ridwan

Eks pramugari Garuda Indonesia Siwi Widi disinggung dalam pertimbangan vonis hakim untuk eks pejabat Dirjen Pajak Wawan Ridwan.


Eks Pejabat Dirjen Pajak Wawan Ridwan Divonis 9 Tahun Penjara

15 hari lalu

Eks Pejabat Dirjen Pajak Wawan Ridwan Divonis 9 Tahun Penjara

Majelis hakim memvonis mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Wawan Ridwan hukuman 9 tahun penjara


Prediksi Penerimaan Perpajakan 2022 Naik 15,3 Persen, Ini Alasan Kemenkeu

16 hari lalu

Prediksi Penerimaan Perpajakan 2022 Naik 15,3 Persen, Ini Alasan Kemenkeu

Kemenkeu memprediksikan penerimaan perpajakan tahun ini akan mampu tumbuh 15,3 persen (yoy).


Apakah UMKM Dikenakan Wajib Pajak? Ini Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

19 hari lalu

Apakah UMKM Dikenakan Wajib Pajak? Ini Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penting diketahui buat para pelaku UMKM, apakah dikenakan wajib pajak? Dan, berapa besaran penghasilan tidak kena pajak?


Direktorat Jenderal Pajak Gelar Tax Gathering 2022

23 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak Gelar Tax Gathering 2022

Abdel dan Temon Hingga Crazy Rich Malang datang penuhi undangan


Cara Pendaftaran Wajib Pajak Memiliki NPWP Melalui Aplikasi Online

29 hari lalu

Cara Pendaftaran Wajib Pajak Memiliki NPWP Melalui Aplikasi Online

NPWP dapat dibuat secara daring atau online melalui aplikasi. Begini cara pendaftaran wajib pajak.


Integrasi NPWP Menggunakan NIK Akan Segera Berlaku, Apa Itu NPWP?

29 hari lalu

Integrasi NPWP Menggunakan NIK Akan Segera Berlaku, Apa Itu NPWP?

NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ditjen Pajak berencana segera berlakunya adanya integrasi NPWP dengan NIK.


Jaksa KPK Minta Uang Rp 640 Juta Siwi Widi Dirampas untuk Negara

29 hari lalu

Jaksa KPK Minta Uang Rp 640 Juta Siwi Widi Dirampas untuk Negara

Jaksa berpendapat barang bukti uang dari Siwi Widi layak untuk disita. Sebab, uang itu diperoleh dari tindak pidana suap dan gratifikasi.


Program Pengungkapan Sukarela, 51 Ribu Peserta Laporkan Harta Rp 103,3 Triliun

33 hari lalu

Program Pengungkapan Sukarela, 51 Ribu Peserta Laporkan Harta Rp 103,3 Triliun

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengimbau agar para wajib pajak segera mengikuti program pengungkapan sukarela.


NIK Jadi NPWP, Penghasilan di Bawah PTKP Tidak Wajib Bayar Pajak

37 hari lalu

NIK Jadi NPWP, Penghasilan di Bawah PTKP Tidak Wajib Bayar Pajak

DJP akan mendapatkan elemen data kependudukan sehingga akan meningkatkan efektivitas pelayanan maupun pengawasan kepatuhan perpajakan.