BPK Temukan 6.011 Permasalahan Keuangan Negara Senilai Rp 31,34 Triliun

Selasa, 24 Mei 2022 19:54 WIB

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 6.011 permasalahan keuangan negara senilai Rp 31,34 triliun saat memeriksa pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN sepanjang semester kedua tahun 2021.

Hal tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 yang diserahkan Ketua BPK Isma Yatun kepada Ketua DPR pada hari ini, Selasa, 24 Mei 2022.

Adapun 6.011 permasalahan itu terdapat dalam 4.555 temuan BPK. Permasalahan itu terdiri atas 3.173 permasalahan berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp 1,64 triliun.

Selain itu, terdapat 1.720 permasalahan yang merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 29,7 triliun; dan 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Khusus dalam permasalahan 3E, sebagian besar atau 95,9 persen atau 3.043 permasalahan di dalamnya merupakan ketidakefektifan sebesar Rp 218,56 miliar, 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp 1,42 triliun, dan
3 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp 1,59 miliar.

IHPS II Tahun 2021 adalah ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

IHPS tersebut juga menyajikan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, penyelesaian ganti rugi negara/daerah, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.






MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Impor Bawang Putih ke KPK

2 jam lalu

MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Impor Bawang Putih ke KPK

MAKI melaporkan dugaan korupsi dalam impor bawang putih ke Komisi Pemberantasan Korupsi. MAKI menduga kasus ini terjadi pada kegiatan impor 2020-2021


Kementerian Perhubungan Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

16 jam lalu

Kementerian Perhubungan Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Kementerian Perhubungan kembali memperoleh predikat WTP dari BPK atas laporan keuangan 2021.


Saran buat Investor Pemula agar Tak Salah Investasi dan Keuangan Sehat

19 jam lalu

Saran buat Investor Pemula agar Tak Salah Investasi dan Keuangan Sehat

Investor pemula sering salah memilih jenis investasi yang tepat sehingga mengganggu keuangan. Berikut lima tips keuangan agar tetap sehat.


Minta Urusan Pesangon Tidak Ikuti UU Kepailitan, Eks Pilot Merpati: Kemungkinan Tak Dibayar

1 hari lalu

Minta Urusan Pesangon Tidak Ikuti UU Kepailitan, Eks Pilot Merpati: Kemungkinan Tak Dibayar

David Sitorus mengatakan pemenuhan hak-hak karyawan eks Merpati Air tidak bisa hanya dilakukan berdasarkan Undang-undang Kepailitan.


Waskita Beton Precast Resmi Lolos PKPU, Apa Artinya?

1 hari lalu

Waskita Beton Precast Resmi Lolos PKPU, Apa Artinya?

PT Waskita Beton Precast Tbk. resmi lolos dari sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan hasil perdamaian dengan para krediturnya pada


Garuda Berharap Suntikan PMN Rp 7,5 Triliun Cair Kuartal III

1 hari lalu

Garuda Berharap Suntikan PMN Rp 7,5 Triliun Cair Kuartal III

Sesuai dengan rencana bisnisnya, setelah lolos PKPU, Garuda Indonesia akan mencari investor strategis.


Garuda Indonesia Nego Lessor Turunkan Biaya Sewa Pesawat hingga 69 Persen

1 hari lalu

Garuda Indonesia Nego Lessor Turunkan Biaya Sewa Pesawat hingga 69 Persen

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menurunkan biaya sewa pesawat atau lease rate untuk menurunkan biaya operasional dan optimalisasi mengejar profitabilitas perseroan.


Projo Dorong Pengusutan Korupsi BUMN Setelah Emirsyah Satar Jadi Tersangka Korupsi Garuda

1 hari lalu

Projo Dorong Pengusutan Korupsi BUMN Setelah Emirsyah Satar Jadi Tersangka Korupsi Garuda

Projo meminta penegak hukum melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi di BUMN setelah penetapan Emirsyah Satar tersangka di kasus korupsi Garuda.


BNI: Rights Issue yang Rencananya Digelar Tahun Ini Kemungkinan Besar Batal

2 hari lalu

BNI: Rights Issue yang Rencananya Digelar Tahun Ini Kemungkinan Besar Batal

BNI dipastikan tidak akan menggelar aksi penambahan modal melalui mekanisme rights issue.


Efisiensi Operasional, Garuda Indonesia Hanya Sewa Pesawat yang Diterbangkan

2 hari lalu

Efisiensi Operasional, Garuda Indonesia Hanya Sewa Pesawat yang Diterbangkan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan melakukan optimalisasi jumlah armada pesawat untuk mencapai neraca positif selama restrukturisasi.