Surplus APBN Rp 103,1 Triliun, Ekonom: Pemerintah Hadapi Anomali

Selasa, 24 Mei 2022 05:05 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah sejatinya menghadapi anomali di tengah kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalami surplus. Surplus pada periode April 2022 yang senilai Rp 103,1 triliun dianggap sebagai situasi yang semu.

“Pemerintah menghadapi anomali. Pemerintah mungkin mengklaim sekarang APBN sedang surplus. Tapi negara akan menghadapi lonjakan belanja di semester II,” ujar Bhima saat dihubungi pada Senin malam, 23 Mei 2022.

Bhima menuturkan pada semester mendatang, belanja pemerintah berpeluang melonjak akibat belanja subsidi energi. Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah meminta restu kepada DPR untuk menaikkan alokasi subsidi BBM dan LPG guna menghadapi tekanan inflasi global.

Tak hanya subsidi energi, pemerintah pun akan menghadapi kenaikan belanja untuk subsidi pangan hingga pupuk. Pada saat yang sama, kendati laju utang luar negeri melandai, pemerintah harus menanggung beban bunga utang yang meningkat imbas penambahan suku bunga oleh bank sentral di berbagai negara.

Adapun surplus per April 2022, ujar Bhima, terdorong oleh booming harga komoditas dan naiknya tarif pajak. “Harga batu bara sedang meningkat pesat. Di sisi lain ada penambahan pajak PPN 11 persen walau itu tidak terlalu signifikan,” kata dia.

Pada saat yang sama, sepanjang April, pemerintah cenderung masih menahan belanjanya. Belanja negara kebanyakan diserap untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan kinerja (tukin). Karena itu kendati mengalami surplus, dia memperkirakan pemerintah belum akan merevisi target defisit APBN 2022 sampai akhir tahun.






Anggota DPR Sebut Pemekaran 3 DOB Papua Bakal Pakai APBN

4 jam lalu

Anggota DPR Sebut Pemekaran 3 DOB Papua Bakal Pakai APBN

Guspardi Gaus mengatakan proses pemekaran tiga daerah otonom baru atau DOB Papua akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)


Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Jumat ini, Nominalnya Lebih Besar dari Tahun Lalu

1 hari lalu

Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Jumat ini, Nominalnya Lebih Besar dari Tahun Lalu

Sri Mulyani menyebutkan nominal gaji ke-13 PNS dan pensiunan yang akan cair pada Jumat besok, 1 Juli 2022, akan lebih besardari tahun lalu. Kenapa?


Penjelasan Sri Mulyani Soal Bedanya Gaji ke-13 PNS Tahun Ini Dibanding di 2021

1 hari lalu

Penjelasan Sri Mulyani Soal Bedanya Gaji ke-13 PNS Tahun Ini Dibanding di 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan akan menerima gaji ke-13 pada 1 Juli 2022.


Sri Mulyani Siapkan Rp 35,5 Triliun untuk Gaji ke-13 PNS

1 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 35,5 Triliun untuk Gaji ke-13 PNS

Anggaran untuk penyaluran gaji ke-13 dialokasikan melalui kementerian/lembaga dengan


Terkini Bisnis: Cara Termurah Turunkan Emisi Karbon, Kasus PMK 10 Kali Lebih Besar dari Data Kementan

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Cara Termurah Turunkan Emisi Karbon, Kasus PMK 10 Kali Lebih Besar dari Data Kementan

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Selasa sore, 28 Juni 2022, dimulai dengan Sri Mulyani Indrawati menuturkan cara murah menurunkan emisi karbon.


Sri Mulyani Ungkap Cara Murah Turunkan Emisi Karbon: Rp 77 T Versus Rp 3.300 T

1 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Murah Turunkan Emisi Karbon: Rp 77 T Versus Rp 3.300 T

Sri Mulyani Indrawati menuturkan, kontribusi biaya pendanaan Nationally Determined Contribution (NDC) untuk sektor kehutanan memerlukan Rp 77,8 T.


Rusia Dituduh Gagal Bayar Utang Luar Negeri

2 hari lalu

Rusia Dituduh Gagal Bayar Utang Luar Negeri

Rusia diduga telah gagal membayar utang luar negerinya untuk pertama kali dalam beberapa tahun.


Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Kami Harus Kalkulasi agar Positif untuk Ekonomi

2 hari lalu

Penerapan Pajak Karbon, Sri Mulyani: Kami Harus Kalkulasi agar Positif untuk Ekonomi

Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon sehubungan adanya gejolak di sektor energi saat ini.


Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

4 hari lalu

Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

Ekonom mempertanyakan korelasi yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal upaya penurunan harga pangan dengan pembangunan infrastruktur.


Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

4 hari lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.