Kadin Setuju Imbauan WFH, tapi Tidak Bisa Diberlakukan di Semua Sektor Usaha

Pekerja melintas di saat sepulang kerja di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022. Jakarta disarankan kembali menerapkan sistem kombinasi work from office dan home atau WFO dan WFH bagi pekerja non-esensial serta sistem pembelajaran jarak jauh bagi para pelajar. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan ulang ihwal imbauan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) terhadap perusahaan swasta untuk mengurangi kepadatan lalu lintas arus balik lebaran.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mendukung upaya pemerintah mengurangi kepadatan arus balik. WFH juga dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kenaikan arus mudik selama pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah.

Menurut dia, penerapan WFH dapat mengurangi aktivitas masyarakat di jalanan, sehingga mengurangi kemacetan. Namun Arsjad meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pemberlakuan WFH kepada semua swasta karena karena tidak semua sektor usaha dapat disamaratakan.

Jenis perusahaan seperti jasa, atau jenis pekerjaan tertentu seperti ilmuwan, manajemen, back office dan semacamnya, dapat dilakukan WFH. Akan tetapi, ia mengungkapkan sulit memberlakukan WFH terhadap sektor produksi dan sebagainya.

"Terdapat beberapa perusahaan yang harus melakukan kegiatan operasionalnya secara langsung di tempat kerja, seperti perusahaan manufacturing, produksi, dan consumer goods. Maka dari itu, jenis perusahaan di atas tidak dapat diberlakukan WFH," kata Arsjad Rasjid, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Mei 2022.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz Wuhadji, juga keberatan jika imbauan WFH diterapkan secara merata terhadap swasta seluruh sektor.

"Ini harus disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Bagi swasta, dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu, apakah perusahaan tersebut berorientasi pada sektor barang atau jasa," kata Adi Mahfudz.

Menurutnya, apabila perusahaan tersebut masuk ke dalam jenis barang atau produksi, ataupun semacamnya, tidak bisa dilakukan WFH. Tetapi jika masuk ke dalam perusahaan jasa atau bekerja di kantor, dapat dimungkinkan dilakukan WFH.

Namun hal ini juga harus disesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing perusahaannya sendiri, karena di setiap perusahaan terdapat terdapat SKP menteri yang harus ditaati bersama.

Ia tidak mempermasalahkan WFH jika sebatas imbauan guna mengurangi kemacetan selama ada komunikasi antara pekerja dan pengusaha agar tidak terjadi miskomunikasi.

"Pada dasarnya, Kadin maupun asosiasi lainnya juga tidak masalah sejauh hal tersebut tidak mengganggu efisiensi dan produktivitas pekerjaan itu sendiri," kata Adi Mahfudz.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengimbau agar pekerja swasta menerapkan WFH selama 1 hingga 2 minggu ke depan.

WFH selama seminggu ke depan ini sudah dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Ida juga meminta pengusaha swasta menerapkan WFH agar para pekerja yang mudik lebaran bisa menghindari puncak arus balik saat kembali dari kampung halaman.

Baca Juga: Luhut Sarankan Perkantoran WFH Selama Dua Pekan Pasca Idul Fitri 2022






ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

8 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.


Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global, Ketua Kadin Sebut Upaya Dorong UMKM Naik Kelas Kian Penting

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan upaya mendorong UMKM naik kelas semakin penting saat ini. Apalagi belakangan muncul prediksi resesi global.


Kajian Larangan Ekspor Timah Dimulai, Program Hilirisasi hingga Ancaman Gugatan WTO Dibahas

1 hari lalu

Kajian Larangan Ekspor Timah Dimulai, Program Hilirisasi hingga Ancaman Gugatan WTO Dibahas

Pemerintah mulai melakukan sejumlah kajian terkait dengan berbagai dampak yang ditimbulkan seiring rencana melarang ekspor timah pada 2023 mendatang.


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

9 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Kadin Minta Hilirisasi Timah Dilakukan Secara Bertahap

11 hari lalu

Kadin Minta Hilirisasi Timah Dilakukan Secara Bertahap

Presiden Jokowi berencana menghentikan ekspor timah untuk mengembangkan industri hilir timah di dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah.


Suku Bunga Acuan Naik jadi 4,25 Persen, Kadin: Pengusaha Tingkatkan Efisiensi

11 hari lalu

Suku Bunga Acuan Naik jadi 4,25 Persen, Kadin: Pengusaha Tingkatkan Efisiensi

Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi 4,25 persen dinilai akan menambah beban berat yang harus dipikul kalangan pengusaha.


Jelang Lengser, Anies Baswedan Ingin Kasih Insentif Swasta Agar Mau Bangun RTH

12 hari lalu

Jelang Lengser, Anies Baswedan Ingin Kasih Insentif Swasta Agar Mau Bangun RTH

Anies Baswedan ingin swasta terlibat membangun ruang terbuka hijau (RTH).


Kadin Desak Pemerintah Bikin Kajian Sebelum Jokowi Stop Ekspor Timah

13 hari lalu

Kadin Desak Pemerintah Bikin Kajian Sebelum Jokowi Stop Ekspor Timah

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah, termasuk timah.


Kadin Minta Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Tidak Membangun Jakarta dengan Selera Baru

13 hari lalu

Kadin Minta Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Tidak Membangun Jakarta dengan Selera Baru

Kadin DKI meminta Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan melanjutkan rencana pembangunan daerah 2023-2026 dan tidak memakai selera baru.


Ketua Kadin DKI Minta Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Jangan Jadi Titipan

13 hari lalu

Ketua Kadin DKI Minta Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Jangan Jadi Titipan

Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diminta melibatkan pengusaha dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha.