Ombudsman Periksa 4 Kementerian Soal Minyak Goreng Selama 7 Jam

Logo Ombudsman RI. indonesia.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia memeriksa empat kementerian dan lembaga untuk mendalami informasi perihal penyediaan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng. Pemeriksaan berlangsung secara maraton pada Selasa, 10 Mei 2022.

Keempat kementerian dan lembaga itu mencakup Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Kementerian Keuangan.

“Hasil pemeriksaan akan menjadi salah satu materi Ombudsman RI dalam memberikan tindakan korektif dalam rangka perbaikan pada penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng,” kata anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, Selasa, 10 Mei 2022, dalam keterangan tertulis.

Yeka mengatakan pemeriksaan itu berlangsung lebih dari tujuh jam mulai pukul 08.45 WIB hingga 16.00 WIB. Pemeriksaan ini, kata Yeka, adalah upaya lanjutan dari lembaganya yang telah aktif mendalami masalah komoditas minyak goring sejak Februari 2022.

Yeka Hendra Fatika mengatakan polemik mengenai ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng telah bergulir sejak awal tahun. Namun hingga kini perkara itu tak kunjung usai.

“Saat ini masih terjadi kelangkaan pada minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi masyarakat, usaha mikro dan kecil,” kata Yeka.

Ombudsman mengundang beberapa pihak dalam proses pemeriksaan untuk memperoleh keterangan mengenai polemik yang terjadi. Terhadap Kementerian Perindustrian, Yeka menuturkan, pemeriksaan Ombudsman adalah untuk memperoleh keterangan perihal konsep dan tata laksana penyediaan minyak goreng curah serta sistem pengawasannya.

Sementara itu, pemeriksaan terhadap Kementerian Perdagangan dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai langkah-langkah penyediaan komoditas. Pemeriksaan juga mencakup penggalian informasi mengenai kendala yang dihadapi Kementerian untuk menjamin ketersediaan minyak dan menjaga harga melalui kebijakan domestic price obligation (DPO) serta domestic market obligation (DMO).

Kemudian, pola pengawasan Kementerian Perdagangan turut menjadi poin pemeriksaan. Selanjutnya kepada BPDPKS, Ombudsman meminta keterangan menganai prosedur pembiayaan penyediaan komoditas serta tahap yang sudah dilakukan dan kendala yang dihadapi.

Terakhir, Ombudsman meminta keterangan dari Kementerian Keuangan ihwal penerimaan pajak dari sektor sawi. Ombudsman turut mencari tahu soal skema pemberian subsidi bagi produsen minyak goreng. Selain itu, Ombudsman meminta keterangan mengenai batasan kemampuan keuangan negara dalam mendukung ketersediaan pasokan minyak goreng.

Baca juga: Petani Bingung Soal Solusi Harga Sawit Jatuh: Bagaimana Hadapi Krisis?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

2 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

2 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

7 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

7 hari lalu

Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

Utang itu berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual. Pemerintah meminta peretail menjual minyak goreng murah.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

8 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

8 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


100 Hari Menjabat Mendag, Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 13.800

8 hari lalu

100 Hari Menjabat Mendag, Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 13.800

Zulkifli Hasan menyebutkan harga rata-rata minyak goreng secara nasional kini Rp 13.800 per liter.


Zulkifli Hasan Beberkan 4 Pencapaian Selama 100 Hari Menjabat Menteri Perdagangan

8 hari lalu

Zulkifli Hasan Beberkan 4 Pencapaian Selama 100 Hari Menjabat Menteri Perdagangan

Zulkifli Hasan mengklaim ada empat pencapaian utama Kementerian Perdagangan selama 100 hari dirinya menjabat Menteri Perdagangan.


674.400 Liter Minyakita Seharga Rp 14 Ribu Dikirim ke Maluku Utara

9 hari lalu

674.400 Liter Minyakita Seharga Rp 14 Ribu Dikirim ke Maluku Utara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi pangan, ID Food, mengirimkan 674.400 liter Minyakita seharga Rp 14 ribu ke Maluku Utara.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

10 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.