Ini Daftar Lengkap Susunan Tim Transisi IKN

Instagram@jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah telah membentuk tim transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Formasi tim tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

“Dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, dibentuk Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, yang selanjutnya disebut Tim Transisi,” berikut isi nukilan keputusan menteri tersebut seperti dikutip pada Selasa, 6 Mei 2022.

Adapun beleid ini ditetapkan di Jakarta pada 28 April 2022. Keputusan diteken oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Berikut daftar lengkap susunan keanggotaan Tim Transisi yang tertuang dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022.

Ketua : Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Wakil Ketua : Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Sekretariat terdiri atas:

1) Sekretaris : Achmad Jaka Santos Adiwijaya

2) Tim Informasi dan Komunikasi:

a. Sidik Pramono (Koordinator

b. Panji Himawan

3) Tim Ahli :

a. Wicaksono Sarosa (Koordinator

b. Masjaya 

c. Sofian Sibarani

d. Irfan Ahadi Tachri

e. Yose Rizal






Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

3 hari lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

3 hari lalu

Menteri PUPR Targetkan Bendungan Manikin NTT Rampung di Awal 2024

Menteri PUPR mengatakan pembangunan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ditargetkan selesai pada awal 2024.


Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

3 hari lalu

Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

PUPR menargetkan bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dapat selesai pada 2023 mendatang.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

4 hari lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

4 hari lalu

Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

PT Hutama Karya (Persero) telah mendapatkan kontrak hingga Rp5 triliun dari sejumlah kontrak proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

4 hari lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


Tarif Listrik Tak Naik hingga Akhir 2022, Bos PLN: Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi

6 hari lalu

Tarif Listrik Tak Naik hingga Akhir 2022, Bos PLN: Menjaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi

Bos PLN menegaskan pemerintah tetap menahan tarif listrik untuk periode Oktober-Desember 2022.


Rapat Pleno Guru Besar PTNBH, Bahas Universitas di IKN dan ...

6 hari lalu

Rapat Pleno Guru Besar PTNBH, Bahas Universitas di IKN dan ...

Pemerintah perlu merancang pembangunan perguruan tinggi kelas dunia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

7 hari lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Bahlil Janji RPP Kemudahan Berusaha di IKN Rampung Oktober 2022

7 hari lalu

Bahlil Janji RPP Kemudahan Berusaha di IKN Rampung Oktober 2022

Sebetulnya, kata Bahlil, ia telah berniat merampungkan RPP IKN pada September. Namun, masih ada klausul dari bakal beleid itu yang perlu disinkronkan.