Kata Serikat Pekerja Soal Aturan Baru Pencairan JHT Tak Perlu Tunggu 56 Tahun

Reporter

Konferensi Pers Revisi Permenaker Tentang JHT

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menanggapi terkait revisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022. Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, revisi ini sebagai penguat dari aturan yang pernah ada.

“Hanya saja memang ada keunggulan-keunggulan yang katanya juga lebih dipermudah, lebih diperluas cakupannya. Terutama kawan-kawan pekerja yang kontrak, outsourcing, tentunya. Artinya ini hanya sebagai penguatan dari Permenaker Nomor 19 tahun 2015,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 30 April 2022.

Dia menilai, saat ini aturan tersebut sudah cukup memenuhi ekspektasi para serikat pekerja atau buruh yang sebelumnya menolak atas Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Apabila masih ada yang menilai kurang, dia pun memaklumi produk hukum yang ada karena hasil dari pemikiran manusia.

“Jika tidak ada yang kurang, tentu tetap masih ada. Kekurangan kan namanya juga buatan manusia, namun paling tidak lebih diminimalisir kekurangan tersebut,” katanya.

Adanya aturan baru saat ini, Mirah menilai Menteri Ketenagakerjaan sudah merespons tuntutan pihak pekerja, yang intinya adalah pencairan JHT tidak perlu menunggu usia 56 tahun. Kehadiran regulasi ini pun dinilai sangat perlu bagi semua pekerja.

“Supaya enggak kehilangan muka sama sekali, menteri ketenagakerjaan tentu perlu dibuat regulasi atau semacam keputusan yang tidak terlalu sampai “kehilangan muka”. Maka dari itu muncul Permenaker Nomor 4 Tahun 2022. Sesungguhnya sama, itu balik lagi ke Permenaker Nomor 19 tahun 2015,” katanya.






16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

5 jam lalu

16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, Aksi Nasional Digelar di 4 Kota Indonesia

Dalam peringatan 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan, organisasi Perempuan Mahardhika angkat isu kekerasan terhadap pekerja perempuan.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

2 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

2 hari lalu

Buruh iPhone di China Diberi Bonus Rp 21 Juta Agar Tinggalkan Pabrik

Pemasok utama iPhone di China, FoxConn diguncang kerusuhan kemarin. Perusahaan menawarkan bonus kepada buruh yang bersedia meninggalkan pabrik.


Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

2 hari lalu

Kemnaker Minta Ada Dialog Bipartit: PHK Jalan Paling Akhir

Andaikan PHK tak terhindarkan, kata Indah, perusahaan harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

4 hari lalu

Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan Menteri Ketenagakerjaan menaikkan upah


Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

4 hari lalu

Minta UMP DKI Naik 10,55 Persen, Ini Alasan Partai Buruh Tolak Usulan Pemprov

Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI naik 5,6 persen. Sementara buruh ingin UMP DKI naik 10,55 persen


Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

4 hari lalu

Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Nurjaman, mengatakan kalangan pekerja mengusulkan UMP DKI 2023 naik 10,55 persen atau Rp5.131.000.


Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

4 hari lalu

Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Usulan kenaikan UMP DKI 2023 dari Pemprov lebih tinggi dari Apindo, tapi lebih rendah dari tuntutan buruh dan usulan Kadin DKI


Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

4 hari lalu

Rapat Bahas UMP DKI 2023, Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

Sidang kedua Dewan Pengupahan soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2023 tidak menemukan kesepahaman dari tripartit.


Menaker Minta Lulusan UGM Tidak Sumbang Angka Pengangguran

5 hari lalu

Menaker Minta Lulusan UGM Tidak Sumbang Angka Pengangguran

Hal itu diungkapkan Menaker saat memberikan pembekalan kepada calon wisudawan program sarjana dan diploma UGM.