Hujan Kritik Moratorium Ekspor CPO: dari Indef sampai Rizal Ramli

Pekerja memindahkan minyak jelantah di lokasi pengepul minyak jelantah kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. Untuk diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan larangan terbatas untuk ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), produk refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein, dan minyak jelantah mulai 24 Januari 2021. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah dihujani kritik setelah menyetop sementara ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng. Kritik datang dari pelbagai pihak, mulai ekonom hingga pengusaha.

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus, ialah salah satunya. Dia mengatakan langkah ini akan berdampak besar bagi industri kelapa sawit karena pengusaha terancam digugat oleh mitra dagangnya di luar negeri.

“Perusahaan yang dirugikan kalau kontraknya jangka panjang,” ujar Heri saat dihubungi pada Sabtu, 23 April lalu.

Adapun kebijakan moratorium ekspor itu diumumkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat, 22 April 2022. Moratorium dilakukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka--termasuk Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan--dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit.

Berlangsung mulai 28 April 2022, pemerintah belum menentukan kapan ekspor komoditas tersebut akan kembali dibuka. Menjelang diterapkannya kebijakan itu, berikut berbagai kritik yang muncul.

1. Rizal Ramli
Ekonom senior Rizal Ramli kembali mengkritik keputusan Presiden Jokowi soal CPO. Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer.

“Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya.

2. Pengusaha ekspor
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) menyayangkan kebijakan pemerintah yang memutuskan melarang ekspor minyak sawit dan minyak goreng. Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Khairul Mahalli mengatakan ekspor CPO saat ini sepenuhnya menjadi penambah bagi devisa negara.

Selain akan berdampak pada cadangan devisa, kebijakan tersebut ditengarai bakal merugikan nasib pelaku usaha. Sejauh ini, pengusaha sudah mempunyai kontrak dengan pembeli di luar negeri. Para pengusaha terancam mendapatkan penalti dan sanksi dari pembeli.

"Kajian pelarangan ekspor CPO tidak logis dan tidak melibatkan pelaku usaha. Apakah pemerintah mampu menanggung beban kerugian eksportir?" ujarnya.

Khairul, yang juga Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, menuding melonjaknya harga minyak goreng adalah kesalahan fatal Kementerian Perdagangan. Para pemangku kepentingan di kementerian tersebut dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya. Akibat kesalahan para pemangku kepentingan, kata dia, banyak pihak ikut dirugikan.

"Beri kesempatan bagi yang berkemauan dan berkemampuan membenahi Kementerian Perdagangan, dinas di provinsi, kabupaten, dan kota dengan kerangka waktu yang terukur," katanya.






Warga Tangsel Kembali Resah Karena Minyakita Langka, Pedagang: Sudah Dua Pekan Tidak Ada Barangnya

12 jam lalu

Warga Tangsel Kembali Resah Karena Minyakita Langka, Pedagang: Sudah Dua Pekan Tidak Ada Barangnya

Stok minyak goreng Minyakita langka di pasar, termasuk di Tangsel. Pedagang mengaku kelangkaan terjadi sejak dua pekan lalu.


Zulhas Janji Harga Minyakita Kembali Rp 14.000 per Liter Pekan Depan

1 hari lalu

Zulhas Janji Harga Minyakita Kembali Rp 14.000 per Liter Pekan Depan

Zulhas berjanji akan memastikan pendistribusian minyak goreng Minyakita dan minyak goreng curah sesuai HET dalam sepekan ke depan.


Amerika Disebut Akan Cabut Izin Ekspor Perusahaan yang Suplai Barang ke Huawei

1 hari lalu

Amerika Disebut Akan Cabut Izin Ekspor Perusahaan yang Suplai Barang ke Huawei

Tiga sumber menyebutkan Amerika telah menghentikan izin perusahaan yang biasa mengekspor sebagian besar item ke Huawei


Fakta Menarik Viral Nasi Minyak di Surabaya

1 hari lalu

Fakta Menarik Viral Nasi Minyak di Surabaya

Nasi minyak kuliner Surabaya sering dibicarakan belakangan ini, karena banyaknya minyak goreng yang dicampur dalam hidangan hingga menjadi viral.


65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

2 hari lalu

65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

Agus Herta Sumarto mengatakan Erick Thohir harus mengetahui manajemen risiko investasi, termasuk dana pensiun, yang dilakukan perusahaan pelat merah.


Zulhas Ungkap Alasan Minyakita Langka: Semua Orang, Ibu-ibu Nyari

2 hari lalu

Zulhas Ungkap Alasan Minyakita Langka: Semua Orang, Ibu-ibu Nyari

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap penyebab stok minyak goreng merek Minyakita yang langka di pasaran.


Minyakita Langka Jelang Puasa, Mendag Bakal Tambah Suplai 450 Ribu Ton Minyak Goreng

2 hari lalu

Minyakita Langka Jelang Puasa, Mendag Bakal Tambah Suplai 450 Ribu Ton Minyak Goreng

Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah dan produsen bakal menambah suplai minyak goreng kemasan dan curah untuk mengatasi kelangkaan Minyakita saat ini.


Minyakita Langka, Pedagang Pasar: Jangan Sampai Ada yang Membuat Harga Tidak Stabil

2 hari lalu

Minyakita Langka, Pedagang Pasar: Jangan Sampai Ada yang Membuat Harga Tidak Stabil

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menanggapi kelangkaan stok minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita.


Minyakita Langka, KPPU Endus Akal-akalan Pengusaha Minyak Sawit

2 hari lalu

Minyakita Langka, KPPU Endus Akal-akalan Pengusaha Minyak Sawit

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memaparkan hasil investigasi awal soal penyebab kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita.


Yakin Ekonomi 2022 Tumbuh 5 Persen, Gubernur BI: Global Hanya 3 Persen

2 hari lalu

Yakin Ekonomi 2022 Tumbuh 5 Persen, Gubernur BI: Global Hanya 3 Persen

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan inflasi setelah penyesuaian harga BBM pada September 2022 lalu, turun lebih cepat dari yang diperkirakan.