TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mulai mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023. Dia mengatakan ada beberapa risiko yang dipertimbangkan pemerintah, seperti kenaikan inflasi, pengetatan moneter, hingga pengelolaan utang pemerintah.
“Utang yang akan kita kelola juga mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang dan cicilan yang harus dibayar,” katanya dalam keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 14 April 2022.
Dia menjelaskan, pertimbangan itu agar jumlah kebutuhan penerbitan surat utang bisa diturunkan secara bertahap dan berhati-hati. Pada sisi kebijakan fiskal tahun depan, program pembangunan ekonomi dan program prioritas yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan terus difokuskan.
Sri Mulyani mengatakan, APBN akan mereformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan dari pembiayaan dengan supaya lebih terbentuk inovatif. APBN 2023, juta akan dikalibrasi dan dipertajam pada perhitungan belanja pusat maupun transfer ke daerah maupun estimasi penerimaan negara.
Berikut lima prioritas belanja APBN 2023 yang disampaikan:
1. Bidang Perlindungan Sosial
Anggaran yang diproyeksikan sekitar Rp 332-349 triliun. Program yang ditargetkan adalah perlindungan masyarakat rentan, perlindungan sosial sepanjang hayat, dan perlindungan sosial adaptif.
Sri Mulyani mengatakan data para penerima program pun akan diperbarui. Kementerian Sosial pun disebut akan meluncurkan program pemberdayaan yang nantinya diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.
2. Bidang Kesehatan
Anggaran yang diproyeksikan sekitar Rp 155-193,7 triliun. Program yang ditargetkan adalah jaminan kesehatan nasional, peningkatan kesiapsiagaan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, penurunan stunting, dan penanganan penyakit penting seperti tuberculosis.
