TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun kerja sama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten dilanjutkan.
Hal ini diungkapkan dalam rangkaian pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7-8 April 2022 yang pada tahun ini berada pada keketuaan Kamboja.
"Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu, 10 April 2022.
ASEAN merupakan kawasan yang memiliki daya tahan di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi pada capaian positif tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi ASEAN yang positif sebesar 2,9 persen di tahun 2021, seiring dengan itu Indonesia mampu tumbuh positif 3,69 persen pada tahun lalu.
Baik ASEAN maupun Indonesia juga menahan kontraksi yang dalam di tahun 2020 di mana sebagian besar kawasan maupun negara mengalami kontraksi yang lebih berat, sehingga hal ini tidak terlepas dari respons kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Sri Mulyani pun menyampaikan terdapat beberapa strategi Indonesia yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara ASEAN, yakni pelebaran defisit di atas tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada di bawahnya.
Kemudian, fleksibilitas APBN agar dapat responsif mendanai kebutuhan yang sangat prioritas di kala pandemi yaitu kesehatan dan sosial, serta gotong royong alias burden sharing dengan pihak lain seperti pemerintah daerah terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan Bank Indonesia terkait pendanaan penanganan pandemi.
Dalam konteks mobilisasi penerimaan perpajakan yang menjadi tantangan bagi kawasan ASEAN yang berkembang, Menkeu menyampaikan kebijakan perpajakan tidak diarahkan untuk penerimaan melainkan relaksasi selama pandemi. Namun ke depan seiring pemulihan, Pemerintah Indonesia merancang konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.
Di sisi lain, komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim juga semakin kuat, bahkan Indonesia bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang merancang Mekanisme Transisi Energi (ETM) untuk memensiunkan dini PLTU Batu Bara dan mengalihkannya ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
