Pertumbuhan Fintech Diyakini Meningkatkan Inklusi Keuangan Indonesia

Ilustrasi fintech. Shutterstock

Pembicara lainnya, Venture Partner East Ventures (perusahaan modal ventura) Avina Sugiarto mengatakan, pihaknya optimistis dengan pertumbuhan fintech-fintech di Indonesia saat ini, karena dapat memacu peningkatan inklusi keuangan dan menyongsong masa keemasan ekonomi digital Indonesia.

Menurut Avina, industri fintech di Indonesia sangat menjanjikan mengingat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih relatif rendah dibanding negara lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Indeks literasi keuangan Indonesia menurut survei nasional adalah mencapai 76 persen.

"Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki. Literasi keuangan juga dapat mendorong inklusi keuangan di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi," kata Avina.

Menurut Avina, salah satu hal yang mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia adalah pandemi Covid-19 karena telah mempercepat integrasi teknologi digital di sektor ekonomi. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah saat ini tingkat penetrasi internet di Indonesia juga telah mencapai sekitar 200 juta penduduk.

Terkait dengan inklusi keuangan, sebelumnya Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat berharap aturan terbaru Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) bisa meningkatkan inklusi keuangan, yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif yang telah berlaku sejak 6 Januari 2022.

"Pembentukan POJK ini menekankan government process yang mengacu kepada proses pembuatan aturan dengan mendengarkan pendapat industri, publik, dan proses harmonisasi di Kemenkumham," ujar Teguh dalam Media Briefing POJK Laku Pandai secara daring di Jakarta.

Ia menjelaskan Laku Pandai sebenarnya sudah berjalan selama enam tahun dengan aturan POJK Nomor 19 tahun 2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor.

Namun, aturan tersebut masih terdapat beberapa batasan tertentu dan belum bisa mengakomodir perubahan dan perkembangan kebijakan terkait program pemerintah yang ada, misalnya batas maksimum transaksi dan saldo rekening, serta batas maksimum nominal plafon kredit atau batas pembiayaan bagi nasabah mikro. 

BACA: BRI Apresiasi Langkah OJK Siapkan Regulasi Baru Akuisisi Fintech

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu






Indonesia Siap Masuk Era Smart Society 5.0, Digitalisasi Pasar Rakyat Dipercepat

22 jam lalu

Indonesia Siap Masuk Era Smart Society 5.0, Digitalisasi Pasar Rakyat Dipercepat

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pemerintah akan mempercepat program Digitalisasi Pasar Rakyat meyambut Era Smart Society 5.0


Produk Pasar Tradisional Jadi Buruan Wisatawan, Yogyakarta Percepat Digitalisasi

1 hari lalu

Produk Pasar Tradisional Jadi Buruan Wisatawan, Yogyakarta Percepat Digitalisasi

Memang bukan perkara mudah mendorong digitalisasi kepada para pedagang pasar tradisional Yogyakarta yang rata-rata bukan kalangan anak muda.


Bos BRI: Transaksi Digital Naik 30 Persen, Transaksi Tunai Turun 10 Persen

3 hari lalu

Bos BRI: Transaksi Digital Naik 30 Persen, Transaksi Tunai Turun 10 Persen

Bos BRI mengungkapkan transaksi digital payment atau pembayaran digital telah meningkat lebih dari 30 persen,.


Imigrasi Aktifkan Lagi Autogate Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta: Siap Gas Pol

7 hari lalu

Imigrasi Aktifkan Lagi Autogate Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta: Siap Gas Pol

Karena pandemi Covid-19 autogate di Bandara Soekarno-Hatta di-nonaktifkan pada tahun 2020 untuk mengurangi penyebaran virus corona.


Bank Syariah Indonesia Ungkap Tantangan dan Inovasi Perbankan Tahun 2023

9 hari lalu

Bank Syariah Indonesia Ungkap Tantangan dan Inovasi Perbankan Tahun 2023

Industri perbankan dituntut dapat meningkatkan kemampuan mentransformasikan model bisnis ke arah digitalisasi.


Terbaru, Daftar 100 Pinjol Ilegal yang Wajib Diwaspadai

12 hari lalu

Terbaru, Daftar 100 Pinjol Ilegal yang Wajib Diwaspadai

Daftar pinjol ilegal terbaru yang tidak memiliki izin pendirian usaha dan tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Luhut: OTT Tidak Perlu Lagi Kalau Ekosistemnya Bagus

17 hari lalu

Luhut: OTT Tidak Perlu Lagi Kalau Ekosistemnya Bagus

Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan atau OTT.


Setengah Hati Digitalisasi Data Tanah

18 hari lalu

Setengah Hati Digitalisasi Data Tanah

KPK menemukan seabrek masalah dalam tata kelola penerbitan hak guna usaha (HGU). Di antaranya sebanyak 8,3 juta hektare tanah belum terdigitalisasi.


Luhut Kembali Singgung Marak OTT KPK: Jangan Jadi Negara Drama

29 hari lalu

Luhut Kembali Singgung Marak OTT KPK: Jangan Jadi Negara Drama

Menteri Luhut kembali menyinggung tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK.


Digitalisasi Pasar Rakyat Lengkong di Nganjuk Diresmikan

34 hari lalu

Digitalisasi Pasar Rakyat Lengkong di Nganjuk Diresmikan

Pos Indonesia menyediakan sistem pembayaran melalui QRIS dan Pospay