Tinggal 3 Hari Lagi, Ditjen Pajak Terima Pelaporan 9,5 Juta SPT

Spt online. Foto : pajakonline

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melaporkan bahwa per hari ini, Senin, 28 Maret 2022, hingga pukul 16.00 WIB, tercatat sebanyak 9,47 juta surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) telah dilaporkan.

"Memang akan sedikit lebih rendah dari tahun kemarin," ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, 

Sebab, per 28 Maret 2021 tercatat 9,5 juta SPT telah masuk. Atau (tahun 2022 ini) sekitar seperempat persen lebih rendah," kata Suryo.

Walau jumlah SPT yang dilaporkan lebih rendah, jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi yang telah melaporkan SPT PPh tahunan naik 0,05 persen dari tahun 2021.

"Jadi, mungkin SPT PPh badan yang masih agak sedikit lebih rendah dari tahun kemarin, mengingat pelaporan SPT PPh badan masih sampai akhir April 2022 besok," ucap Suryo.

Dari 9,47 juta SPT itu rinciannya adalah sebanyak 8,16 juta SPT dilaporkan melalui e-filing, 809 ribu SPT dilaporkan melalui e-form, dan 384 ribu SPT dilaporkan secara manual. "Jadi, sekitar 3 persen SPT dilaporkan secara manual dari total 9,47 juta SPT yang sudah kami terima," kata Suryo.

Ditjen Pajak terus meningkatkan sistem pelaporan SPT tahunan dengan menambah beberapa server untuk mengantisipasi menumpuknya pelaporan pada akhir periode.

"Kami juga telah menyediakan fasilitas penyampaian melalui e-form maupun e-filing. Kalau e-filing untuk yang kira-kira dalam durasi setengah jam bisa terselesaikan dan di-submit secara elektronik, kalau e-form yang durasi pengisian lebih dari setengah jam," ucap Suryo.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor sebelumnya menyatakan, waktu pelaporan pajak SPT Tahunan OP dan SPT Badan sudah dimulai sejak 1 Januari 2022. Batas akhir pelaporan SPT OP adalah 31 Maret 2022 dan SPT Badan pada tanggal 30 April 2022.

Batas waktu pelaporan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan sejak awal. “Sampai dengan saat ini, jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan masih sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang,” tuturnya.

Ditjen Pajak juga mencatat jumlah PPh yang telah dikumpulkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sampai hari ini, jumlah PPh yang dikumpulkan sebesar Rp 4.550,79 miliar.

Terkait dengan e-mail blast yang dikirimkan kepada para wajib pajak termasuk yang mengikkuti PPS, Neilmaldrin menjelaskan bahwa itu hanya pemberitahuan umum. Pada pesan yang dikirimkan pun tidak mencakup informasi detail.

“Hanya bersifat imbauan atau pemberitahuan umum dan tidak mencakup informasi yang lebih detil atas wajib pajak yang menerima e-mail blast tersebut,” katanya.

ANTARA | FAIZ ZAKI

Baca: Solar Subsidi Langka, Bos Pertamina Duga Bocor ke Industri Tambang hingga Sawit

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

1 hari lalu

Kemenkeu Bakal Berdiskusi dengan ESDM Ihwal Pengadaan Rice Cooker Gratis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdiskusi soal rencana pembagian rice cooker untuk masyarakat.


Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

3 hari lalu

Kanye West Komplain Uang Rp 1 Triliun Dibekukan karena Dituduh Menunggak Pajak

Kanye West tidak bisa mengambil uang yang ada dalam rekening itu yang totalnya sebesar Rp 1,1 triliun atas dugaan mengemplang pajak.


52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

4 hari lalu

52,9 Juta NIK Jadi NPWP, Ditjen Pajak: Lebih dari 75 Persen

Sebanyak 52,9 juta nomor induk kependudukan atau NIK telah menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

4 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

5 hari lalu

LPDP Gandeng Kemenkes Luncurkan Program Beasiswa Dokter Spesialis dan Subspesialis di 14 PTN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan program beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis.


Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

7 hari lalu

Jasa Raharja Kampanye Penghapusan Denda Pajak, Cuma Berlaku hingga 15 Desember

Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dibuka sampai 15 Desember 2022. Tahun depan, data registrasi kendaraan STNK mati 2 tahun akan dihapus.


Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

10 hari lalu

Transparansi Hulu Migas, SKK Migas dan Kemenkeu Luncurkan Sistem Informasi Terintegrasi

Kemenkeu dan SKK Migas juga menyusun kamus data untuk memastikan standarisasi dan konsistensi dalam pertukaran dan pemanfaatan data.


DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

15 hari lalu

DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

DPRD DKI berharap aplikasi layanan pajak ini mampu mengoptimalkan PAD DKI Jakarta dan menekan tingkat kebocoran.


Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

18 hari lalu

Indonesia Dorong Restrukturisasi Utang Negara Miskin, Ekonom: Ada Risiko Bunga Utang Naik

Langkah pemerintah mendorong agar restrukturisasi utang terhadap kelompok yang berhak menerima DSSI sebaiknya ditujukan juga untuk membantu RI.


Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

18 hari lalu

Presidensi G20 Indonesia Upayakan Dorong Utang Negara Miskin USD 12,9 Miliar Dihapus, Caranya?

Kemenkeu menyatakan Presidensi G20 Indonesia berupaya untuk mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Caranya?