Saat ini, kata Gobel, kesalahan saat ini adalah mengatur dan membuat kebijakan. Pengusaha pun mencari untung dan memanfaatkan celah peraturan, sehingga tidak tepat langsung memberi label mafia.
Para menteri, kata Gobel, harus bisa menerjemahkan visi-misi presiden mejadi program dan kebijakan. Sehingga dia pun mempertanyakan posisi Indonesia sebagai negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Gobel mengatakan bahwa pemerintah melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab. Supaya pengusaha tidak melihat nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja saja.
“Tapi harus ikut diajak membangun bangsa. Karena itu, masalah distribusi dan harga pangan harus menjadi tanggung jawab produsen juga. Jadi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Ajak dialog,” ujarnya.
Dia melihat bahwa pemerintah banyak memiliki instrumen untuk bisa melibatkan pengusaha dalam membangun ketahanan nasional, terutama soal pangan. Karena masalah pangan, kata Gobel, bersifat strategis karena menyangkut ketahanan nasional.
Jika persoalan pangan tidak terkendali, maka masalahnya bisa menjadi politis. Maka dari itu, Gobel melihat masalah pangan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemendag.