Dari sisi biaya, kalau swasta atau saat membangun BSD, perlu pinjaman berbagai pihak. Sedangkan anggaran membangun IKN, sudah tersedia. Dia mengatakan PUPR sebelum ada IKN, sudah memiliki anggaran Rp 100 triliun untuk pembangunan. Sedangkan, kata dia, untuk membangun istana, DPR, MPR, Kementerian, kebutuhan anggarannya tidak sampai ratusan triliun.
"Jadi jauh berbeda dengan yang saya alami, jadi lebih bisa cepat," kata dia.
Tantangan besar lagi adalah membangun infrastruktur saat membangun BSD. Pasalnya harus membebaskan tanah dan membangun jalan yang butuh biaya besar. Sedangkan membangun IKN, kata dia, pemerintah memang berkewajiban membangun infrastruktur.
"Itu lebih mudah lagi. Sekarang bagaimana memanfaatkan semua potensi itu dalam suatu komunikasi yang baik, kami lakukan sejak baru dilantik," kata Dhony.
HENDARTYO HANGGI
BACA: Akhir Maret, Rachmat Gobel Terbang ke Jepang Cari Investor IKN
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.