TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kembali kebutuhan dana untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) saat ini yaitu Rp 466 triliun. Angka ini belum berubah sejak disampaikan pada 2019, meski sudah ada investor yang mundur seperti Softbank.
"Hitungan sementara Rp 466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," kata dia di akun youtube Sekretariat Presiden pada Selasa, 15 Maret 2022.
Lalu sisa 80-81 persen berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Pembiayaan lain juga bisa murni investasi dari swasta, bisa BUMN, hingga penerbitan obligasi publik alias surat utang. "Semua bisa dilakukan," kata dia.
Untuk itu, Jokowi ingin Badan Otorita IKN yang dipimpin Bambang Susantono bisa bekerja fleksibel dan lincah. Jokowi ingin Otorita bisa mendapatkan pendanaan dari berbagai skema yang ada.
Angka Rp 466 triliun sebelumnya sudah diungkap Jokowi sejak Agustus 2019. "Soal pendanaan, kebutuhan Rp 466 triliun. 19 persen akan berasal dari APBN," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, kala itu.
Baca Juga:
