Jurus Atasi Kisruh Minyak Goreng Pemerintah Naikkan DMO, Begini Tujuan DMO

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi Minyak Goreng. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

TEMPO.CO, Jakarta -Baru-baru ini, Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden mengumumkan kebijakan baru minyak goreng berupa penambahan batas wajib pasok kebutuhan dalam negeri atau dikenal dengan istilah Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30%. Sebelumnya, kebijakan DMO untuk minyak goreng hanya sebesar 20% saja.

Kenaikan ini diharapkan bisa memberikan jaminan kepada produsen yang lebih besar perihal ketersediaan bahan baku.

Dengan begitu, distribusi minyak goreng dalam negeri merata. Meskipun demikian, kebijakan tersebut melahirkan pro, kontra dan pertanyaan lainnya, termasuk tentang kebijakan DMO itu sendiri. Lantas, apa itu Domestic Market Obligation (DMO)?

Sebagaimana dijelaskan dalam repository.unpar.ac.id, apabila dikaitkan dengan kasus minyak goreng ini, maka Domestic Market Obligation (DMO) adalah kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik bagi perusahaan atau kontraktor minyak dalam negeri.

Sementara itu, menurut peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.02 Tahun 2006 pasal 1, Domestic Market Obligation (DMO) adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan besaran yang sudah diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

Dikutip dari Jurnal E-JRA edisi 2019, Domestic Market Obligation (DMO) diperuntukkan badan usaha berbadan hukum yang mengoperasikan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku baik yang bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan maupun badan usaha didirikan dan berbadan hukum diluar wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi perundang-uandangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Melansir dari lib.ui.ac.id, dasar dari kewajiban DMO yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) yang secara garis besar mengatur mengenai minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam di dalam bumi yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dengan adanya kebijakan ini, apabila dikaitkan dengan DMO minyak goreng, maka produsen minyak goreng dapat menjual produknya ke luar negeri Lias ekspor jika kebutuhan minyak goreng di dalam negeri sudah terpenuhi. Besaran kebutuhan minyak goreng bersifat dinamis sehingga angka DMO ini bisa berubah-ubah tiap tahunnya.

Baca juga: Soal Temuan Stok Minyak Goreng Saat Sidak, Ini Penjelasan Resmi Alfamart ke BEI

NAOMY A. NUGRAHENI

 






Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

47 menit lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


100 Hari Menjabat Mendag, Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 13.800

4 jam lalu

100 Hari Menjabat Mendag, Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 13.800

Zulkifli Hasan menyebutkan harga rata-rata minyak goreng secara nasional kini Rp 13.800 per liter.


Zulkifli Hasan Beberkan 4 Pencapaian Selama 100 Hari Menjabat Menteri Perdagangan

4 jam lalu

Zulkifli Hasan Beberkan 4 Pencapaian Selama 100 Hari Menjabat Menteri Perdagangan

Zulkifli Hasan mengklaim ada empat pencapaian utama Kementerian Perdagangan selama 100 hari dirinya menjabat Menteri Perdagangan.


674.400 Liter Minyakita Seharga Rp 14 Ribu Dikirim ke Maluku Utara

1 hari lalu

674.400 Liter Minyakita Seharga Rp 14 Ribu Dikirim ke Maluku Utara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi pangan, ID Food, mengirimkan 674.400 liter Minyakita seharga Rp 14 ribu ke Maluku Utara.


Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

1 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)


KSP Bantah Ada Pemotongan BLT BBM di Desa Cikakak Brebes

2 hari lalu

KSP Bantah Ada Pemotongan BLT BBM di Desa Cikakak Brebes

Kantor Staf Presiden atau KSP membantah ada pemotongan Bantuan Langsung Tunai Badan Bakar Minyak atau BLT BBM di Desa Cikakak, kabupaten Brebes


KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

2 hari lalu

KSP Janji Bawa Tuntutan Tenaga Kesehatan agar Diangkat ASN ke Jokowi

Kantor Staf Presiden atau KSP bertemu dengan sejumlah tenaga kesehatan yang mendesak pemerintah untuk mengangkat mereke menjadi ASN


Menu Udang Makan Siang Hari Ini, Ini Resep Udang Goreng Krispi dan Sop Udang

4 hari lalu

Menu Udang Makan Siang Hari Ini, Ini Resep Udang Goreng Krispi dan Sop Udang

Udang dapat diolah menjadi berbagai masakan yang lezat, seperti udang goreng krispi dan sop udang. Ini resepnya buat makan siang hari ini.


Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

5 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, Terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

5 hari lalu

10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, Terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

Hingga hari ini, sudah 10 tugas selain Menkomarinves yang diberikan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Terakhir, mengurus kendaraan listrik.