Dirjen KI Perkenalkan Kopi dan Rempah-rempah Indonesia di Dubai


INFO BISNIS- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menegaskan Indonesia memiliki potensi ekonomi dari indikasi geografis yang sangat besar. Namun produk indikasi geografis yang mendominasi di Indonesia adalah kopi dan rempah-rempah.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu, terdapat 111 indikasi geografis yang telah terdaftar di DJKI. Dari angka tersebut, 71 di antaranya adalah produk kopi yang memiliki potensi transaksi hingga Rp 3,6 miliar di Festival Kopi, Festival City Mall Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), yang digelar sejak Mei 2021 lalu.

Tahun 2021 memang dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai tahun Internasional Expo Dubai. DJKI sendiri menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan produk-produk Indonesia khususnya produk unggulan indikasi geografis yang potensial.

“Kegiatan ini merupakan salah satu sarana mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, mendorong inovasi serta memberikan peluang, manfaat dan pemberdayaan untuk semua produk-produk Unggulan Indonesia,” ujar Razilu pada sambutan di acara webinar Bussiness Forum & IP Consultation yang digelar secara hybrid di Dubai pada 10 Maret 2022.

Razilu mengatakan tujuan forum ini adalah untuk berdiskusi dan pertukaran perspektif dalam dialog bisnis tentang salah satu produk ekonomi kreatif (pangan & kuliner) yakni produk Indikasi Geografis dalam pasar internasional dan kebutuhan serta lifestyle masyarakat Persatuan Emirat Arab (UAE), seperti rempah dan produk kopi, serta produk fashion.

Dia juga berharap kesempatan ini merupakan peluang untuk memperkenalkan produk Indonesia dan hasil indikasi geografis melalui sample product kepada peserta forum bisnis dan masyarakat UAE.

Sementara itu  Giovanni Galanti dari ARISE+ yang hadir sebagai salah satu narasumber webinar mengatakan Indonesia merupakan negara yang tidak hanya terkenal karena produk kopinya. Tetapi juga dikenal sebagai ibu rempah-rempah. “Kami mengenal banyak sekali rempah asal Indonesia mulai dari Lada Putih Muntok, Cengkeh Minahasa, Pala Kepulauan Banda, Kayumanis Koerintji. Indonesia terkenal akan mutu dan kualitas rempahnya,” ujanya.

Selain itu, Koordinator Indikasi Geografis DJKI Marchienda Werdany mengatakan pendaftaran indikasi georafis jelas membawa manfaat ekonomi bagi para petani. Penjualan Tungkal Jambi Liberica Coffee misalnya, sebelum menjadi produk indikasi geografis dibanderol seharga Rp 40 ribu. Kini, produknya  laku dijual seharga Rp140 ribu.

“Label indikasi geografis memberikan jaminan kualitas produk, reputasi, dan karakteristik yang sesuai dengan klaimnya sehingga menjadikan konsumen tidak ragu untuk membeli produk bahkan dengan harga lebih tinggi,” ujarnya.

Chef Bara Raoul Pattiradjawane yang juga narasumber menambahkan penggunaan produk bumbu indikasi geografis memberikan cita rasa dan pengalaman yang berbeda pada makanan. Ciri khas inilah yang membuat produk geografis baik itu kopi, rempah, maupun produk pertanian dan perkebunan lain akan selalu diminati.

Sebagai informasi, indikasi geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Permohonan pelindungan indikasi geografis diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. (*)






Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

6 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

6 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

7 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

8 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

10 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

10 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

10 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

10 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini


Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

11 hari lalu

Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

Universitas Andalas meraih penghargaan dari Kemenkumham untuk jumlah permohonan paten tertinggi di Indonesia kategori Perguruan Tinggi 2022.


7 Makanan yang Bisa Membantu Mengatasi Sakit Tenggorokan

12 hari lalu

7 Makanan yang Bisa Membantu Mengatasi Sakit Tenggorokan

Sakit tenggorokan sering kali merusak nafsu makan karena merasa tidak nyaman saat menelan makanan. Coba tujuh makanan ini.