"

Kemenkeu Bicara Alasan Belum Setujui Usulan Anggaran KPU untuk Pemilu 2024

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu buka suara soal belum disetujuinya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebelumnya menyorongkan anggaran hasil rasionalisasi sebesar Rp 76,6 triliun kepada Kementerian Keuangan dan DPR.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta mengatakan kementerian menunggu kepastian tahap-tahap kegiatan pemilu oleh KPU. Sampai saat ini, Kementerian Keuangan belum memperoleh rincian kegiatan tersebut dari komisioner.

"Pembahasan anggaran akan dilakukan setelah tahapan Pemilu ditetapkan komisioner (baru) KPU," kata Isa saat dihubungi melalui pesan pendek, Selasa, 8 Maret 2022.

Untuk menyetujui usulan anggaran dari lembaga, Kementerian membutuhkan detail rencana tahap-tahap pelaksanaan kegiatan. Pendekatan anggaran itu biasa disebut money follow program yang berbasis pada outcome.

Beberapa waktu lalu, KPU merasionalisasi usulan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Sebelumnya, usulan anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp 86 triliun. Angka ini naik tiga kali lipat dari Pemilu 2019 yang mencapai Rp 25,59 triliun.








Gerilya Aktivis NU di Balik Pertemuan Anies Baswedan dan Said Aqil Siradj

11 jam lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
Gerilya Aktivis NU di Balik Pertemuan Anies Baswedan dan Said Aqil Siradj

Sejumlah kader dan aktivis Nahdlatul Ulama atau NU bergerilya untuk memperkenalkan calon presiden Anies Baswedan kepada warga Nahdliyin.


Sebut Ada Buron Bernama Modi, Pemimpin Oposisi India Rahul Gandhi Dipenjara 2 Tahun

14 jam lalu

Rahul Gandhi, presiden partai oposisi utama India, menunjukkan jari bertanda tinta setelah memberikan suaranya dalam Pemilu di tempat pemungutan suara di New Delhi, India, 12 Mei 2019. REUTERS/Adnan Abidi
Sebut Ada Buron Bernama Modi, Pemimpin Oposisi India Rahul Gandhi Dipenjara 2 Tahun

Pengadilan India menghukum pemimpin oposisi Rahul Gandhi penjara 2 tahun gara-gara menyebut ada buronan bermarga Modi.


Terkini: Sederet Isu yang Menerpa Kemenkeu, Harga Daging Sapi Jelang Lebaran Bisa Tembus Rp 190 Ribu

18 jam lalu

Pedagang melayani pembeli daging sapi di Pasar Simpang Limun, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 22 Maret 2023. Menjelang Ramadhan, harga daging sapi di daerah tersebut naik dari harga Rp110 ribu per kilogram menjadi  Rp150 ribu per kilogram.ANTARA FOTO/Yudi
Terkini: Sederet Isu yang Menerpa Kemenkeu, Harga Daging Sapi Jelang Lebaran Bisa Tembus Rp 190 Ribu

Sejumlah pedagang di pasar tradisional menyatakan harga daging sapi segar telah naik sejak sebelum memasuki bulan Ramadan.


Deretan Isu Menerpa Bea Cukai, Terbaru Soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang Bandara Soetta

19 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Deretan Isu Menerpa Bea Cukai, Terbaru Soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang Bandara Soetta

Sederet isu menerpa Bea Cukai, mulai dari bea masuk piala, koper anak Gus Dur Diacak-acak hingga pembatasan bawang bawaan penumpang di Bandara Soetta.


Begini Penjelasan Kemenkeu Soal Larangan Impor Baju Bekas di Bandara Soetta

20 jam lalu

Calon penumpang pesawat berjalan di selasar Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 23 Desember 2022. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta mencatat puncak arus mudik Natal 2022 terjadi pada H -2 dengan jumlah 1.090 penerbangan dan penumpang sebanyak 159.282 orang. ANTARA/Muhammad Iqbal
Begini Penjelasan Kemenkeu Soal Larangan Impor Baju Bekas di Bandara Soetta

Pernyataan kepala Bea Cukai Bandara Soetta menjelaskan pembatasan ditujukan terhadap barang kuota impor dari perusahaan dengan melewati pelabuhan.


Terkini: Kemenkeu Minta Maaf ke Alissa Wahid dan soal Piala Fatimah Zahratunnisa, Dampak Ekonomi Kalau Buruh Jadi Mogok

1 hari lalu

Alissa Wahid. TEMPO/Nurdiansah
Terkini: Kemenkeu Minta Maaf ke Alissa Wahid dan soal Piala Fatimah Zahratunnisa, Dampak Ekonomi Kalau Buruh Jadi Mogok

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.


PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

PPP mengatakan apabila PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maka akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menangi Pemilu 2024


Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

1 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.


Kemenkeu Diminta Beri Sanksi Pegawai yang Menagih Pajak Piala Fatimah Zahratunnisa

1 hari lalu

Ilustrasi Bea dan Cukai . TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kemenkeu Diminta Beri Sanksi Pegawai yang Menagih Pajak Piala Fatimah Zahratunnisa

Ahli hukum menilai Kemenkeu tidak cukup meminta maaf atas peristiwa yang dialami Fatimah Zahratunnisa namun seharusnya memberi sanksi


5 Fakta Paparan PPATK dalam rapat dengan DPR soal TPPU Rp 300 Trilun di Kemenkeu

1 hari lalu

Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Fakta Paparan PPATK dalam rapat dengan DPR soal TPPU Rp 300 Trilun di Kemenkeu

DPR memanggil PPATK untuk membahas dugaan pencucian uang dengan nilai Rp 300 triilun yang diduga terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan