Kemendag: Aset Kripto Baru yang Diperdagangkan Harus Didaftarkan ke Bappebti

Ilustrasi aset kripto. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperketat pengawasan perdagangan aset kripto guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang berinvestasi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan. 

Plt Kepala Bappebti Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan setiap produk aset kripto harus didaftarkan ke Bappebti, sehingga setiap jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

“Aset kripto baru yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus didaftarkan kepada Bappebti melalui calon pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar untuk dilakukan penilaian berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian,” tegas Wisnu lewat keterangannya di Jakarta, Minggu 13 Februari 2022.

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Saat ini, kata Wisnu, Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sehingga pedagang aset kripto hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

Untuk itu aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti, maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

“Diharapkan masyarakat dapat berinvestasi pada koin atau jenis aset kripto yang telah ditetapkan pada Peraturan Bappebti tersebut,” ujar Wisnu.






Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

4 jam lalu

Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun untuk Beli Hasil Panen Petani, Ekonom: Harus untuk Jangka Panjang

Faisal berujar, kebijakan subsidi seharusnya bukan semata dibuat oleh Kemendag, melainkan lintas kementerian.


Mendag Ingin Hasil Panen Petani Dibeli BUMN, Ekonom: Mesti Dibuat Sistem yang Jelas

4 jam lalu

Mendag Ingin Hasil Panen Petani Dibeli BUMN, Ekonom: Mesti Dibuat Sistem yang Jelas

Mohammad Faisal mengungkapkan rencana penyerapan seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan.


Kemendag: Oktober 2022, Mayoritas Komoditas Pertambangan Alami Penurunan Harga

8 jam lalu

Kemendag: Oktober 2022, Mayoritas Komoditas Pertambangan Alami Penurunan Harga

Kemendag menyatakam hampir seluruh komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) mengalami penurunan harga.


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

14 jam lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


Klaim Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Kemendag: Secara Umum Belum Ada Gejolak

1 hari lalu

Klaim Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Kemendag: Secara Umum Belum Ada Gejolak

Kemendag memastikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah secara umum masih terkendali setelah kenaikan harga bahan bakar minyak.


Mendag Zulhas Perluas Pasar UKM ke Timur Tengah, Afrika hingga Eropa Timur

2 hari lalu

Mendag Zulhas Perluas Pasar UKM ke Timur Tengah, Afrika hingga Eropa Timur

Mendag Zulkifli Hasan menyiapkan 'jalan tol' agar produk usaha kecil dan menengah atau UKM dapat memasuki pasar internasional.


100 Hari Zulhas Jadi Mendag, Pedagang Pasar: Terlalu Banyak Pencitraan

4 hari lalu

100 Hari Zulhas Jadi Mendag, Pedagang Pasar: Terlalu Banyak Pencitraan

Seratus hari kerja Mendag, IKAPPI mengingatkan Zulhas agar tidak terlalu banyak pencitraan.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

5 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Lesu, Nilai Transaksi Kripto Turun hingga 56,33 Persen

5 hari lalu

Lesu, Nilai Transaksi Kripto Turun hingga 56,33 Persen

Musim dingin aset kripto terjadi secara global, termasuk di Indonesia.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

5 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.