KSPI Tak Pernah Diajak Bicara Soal Jaminan Hari Tua Cair saat Usia 56 Tahun

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan belum pernah diajak bicara soal peraturan baru mengenai pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022.

"Setahu saya laporan dari Tripartit Nasional dan juga di Dewan Pengupahan Nasional, termasuk Dewas di BPJS Ketenagakerjaan, belum ada pembicaraan tentang perubahan JHT ini," kata Said saat konferensi pers, Sabtu.

Adapun Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari sebelumnya mengatakan pemerintah telah melakukan pertemuan dengan pekerja atau buruh sebelum menerbitkan peraturan baru mengenai pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

"Sudah konsultasi dengan pekerja? Sudah. Di forum Tripartit Nasional," tulis Dita melalui akun Twitter miliknya, @Dita_Sari, pada Jumat, 11 Februari 2022.

Hal ini disampaikan Dita menyusul protes masyarakat soal ketentuan baru dalam tata cara dan syarat pencairan manfaat JHT. Berbeda dengan regulasi sebelumnya, pencairan JHT nantinya tidak bisa langsung dilakukan peserta yang mengundurkan diri dari perusahaan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski terdapat aturan baru pembayaran manfaat JHT kepada pekerja, Dita memastikan JHT tetap bisa dicairkan sebelum memasuki batas usia pensiun. Sebanyak 30 persen JHT bisa dicairkan untuk keperluan kepemilikan rumah atau 10 persen untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun.

"Terus JHT sama sekali tidak bisa diutak-atik? Bisa. Sebanyak 30 persen bisa cair untuk DP rumah, beli rumah. Tanpa mengurangi nilai yang diterima saat pensiun," katanya.

Dihubungi terpisah, Pejabat Pengganti Sementara Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji mengatakan peserta masih bisa melakukan pencairan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun.

Dalam hal peserta JHT mencairkan sebagian saldonya sebelum usia pensiun, maka besaran yang manfaat yang diperloleh saat mencapai usia pensiun adalah sisa dari nilai manfaat yang terakumulasi sampai usia 56.

Peserta Program JHT juga bisa memanfaatkan fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa bunga ringan untuk Pinjaman uang muka perumahan (PUMP) maksimal Rp 150 juta, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maksimal Rp500 juta, dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal Rp 200 juta.

Sampai dengan 31 Desember 2021, BPJS Ketenagakerjaan mencatat dana kelolaan investasinya telah mencapai Rp 553,5 triliun atau tumbuh 13,64 persen year-on-year. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan membukukan hasil investasi senilai Rp 35,36 triliun sepanjang 2021. Realisasi hasil investasi tersebut meningkat 9,37 persen yoy. Meski demikian, pencapaian baru menyentuh 94,55 persen dari target hasil investasi di 2021.

BISNIS

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan: Sebagian Saldo Jaminan Hari Tua Bisa Cair sebelum 56 Tahun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu






Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

1 hari lalu

Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

Lebih dari 2.500 pekerja di Baubau dan Buton yang menerima bantuan. Mereka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Jika karena Masalah Keuangan Dampaknya Bisa Kemana-mana

2 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Jika karena Masalah Keuangan Dampaknya Bisa Kemana-mana

Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan bahwa perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Jumat, 23 September 2022.


Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Ada Duplikasi SDM Imbas Merger dengan Tri

2 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Ada Duplikasi SDM Imbas Merger dengan Tri

Heru melanjutkan, jika PHK di Indosat harus terjadi, perusahaan perlu memenuhi hak-hak karyawannya.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

2 hari lalu

300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

Indosat mengklaim lebih dari 95 persen karyawan yang terkena dampak pemangkasan telah menerima tawaran itu.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

2 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Indosat PHK 300 Karyawan Lebih: Pesangon Rata-rata Rp 1 Miliar, Paling Tinggi Rp 4,3 Miliar

4 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan Lebih: Pesangon Rata-rata Rp 1 Miliar, Paling Tinggi Rp 4,3 Miliar

Indosat Ooredoo Hutchison melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawan.


Terkini Bisnis: Musim PHK Berlanjut, Harga Minyak Dunia Anjlok

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Musim PHK Berlanjut, Harga Minyak Dunia Anjlok

Selama sepekan hingga Sabtu, 24 September, sejumlah perusahaan seperti Shopee hingga Indosat mengumumkan melakukan PHK terhadap karyawannya.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Berikut Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

5 hari lalu

300 Karyawan Indosat Kena PHK, Berikut Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Indosat Ooredoo Hutchison melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 orang karyawannya karena perusahaan melakukan rightsizing.


Indosat Beberkan Alasan PHK 300 Karyawan

5 hari lalu

Indosat Beberkan Alasan PHK 300 Karyawan

Indosat sedang menjalankan inisiatif rightsizing sebagai bentuk efisiensi.


3.000 Buruh dan Petani Akan Demo di Istana Negara Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM

5 hari lalu

3.000 Buruh dan Petani Akan Demo di Istana Negara Hari Ini, Tolak Kenaikan Harga BBM

Buruh akan menggelar mogok nasional pada akhir November atau awal Desember jika demo tak digubris oleh pemerintah.