Serikat Pekerja Menolak Permenaker Soal Klaim Jaminan Hari Tua di Usia 56 Tahun

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.

TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) Mirah Sumirat mengatakan pihaknya menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Ia mengecam langkah pemerintah yang dianggap merugikan pekerja karena menahan uang Jaminan Hari Tua (JHT) yang sebelumnya bisa segera dicairkan.

“Tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja, karena JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah dana milik nasabah yaitu pekerja, bukan milik pemerintah,” kata Mirah dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 12 Februari 2022.

Ia menilai banyak pekerja atau buruh yang membutuhkan dana JHT secepatnya untuk kebutuhan hidup atau memulai usaha setelah berhenti bekerja. Selain itu Mirah melihat banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa mendapatkan pesangon, seperti dipaksa mengundurkan diri.

Mirah menduga pemaksaan terbitnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 disebabkan tidak profesionalnya BPJS Ketenagakerjaan mengelola uang peserta. Menurutnya ada kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki dana yang cukup dari pengembangan dana peserta.

“Sehingga berpotensi gagal bayar terhadap hak-hak pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk membatalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, dan kembali pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, memang disinggung terkait pencairan dana peserta pada saat mencapai usia 56 tahun.

“Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun,” bunyi Pasal 3 dalam Permenaker tersebut.

Kemudian pada Pasal 3 Ayat 3 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, peserta yang berhenti bekerja dibagi menjadi tiga kategori, yaitu peserta yang mengundurkan diri, peserta yang terkena PHK, dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Lalu pada Pasal 5 Ayat 1, JHT bisa diberikan secara tunai dan sudah melewati masa tunggu satu bulan sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terbit.

“Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 3 huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan,” demikian bunyi dari Pasal 5 Ayat 1 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

Baca Juga: Jaminan Hari Tua Baru Cair Saat Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berusia 56 Tahun






Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

1 hari lalu

Presiden Serahkan BSU di Baubau dan Buton

Lebih dari 2.500 pekerja di Baubau dan Buton yang menerima bantuan. Mereka adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Menaker Sebut BSU 2022 untuk Ringankan Kebutuhan Sehari-hari Pekerja

1 hari lalu

Menaker Sebut BSU 2022 untuk Ringankan Kebutuhan Sehari-hari Pekerja

BSU 2022 merupakan pengalihan subsidi BBM yang diterima langsung oleh para pekerja atau buruh.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Berikut Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

4 hari lalu

300 Karyawan Indosat Kena PHK, Berikut Cara Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Indosat Ooredoo Hutchison melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 orang karyawannya karena perusahaan melakukan rightsizing.


Persaingan Kerja Tak Sehat Bisa Memicu Burnout

5 hari lalu

Persaingan Kerja Tak Sehat Bisa Memicu Burnout

Psikolog mengatakan pekerja kantoran maupun lapangan sama-sama berpotensi mengalami burnout atau kelelahan fisik, mental, dan emosi dalam bekerja.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

5 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Lewat JKP bagi yang Terkena PHK

5 hari lalu

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Lewat JKP bagi yang Terkena PHK

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) bagi yang terkena PHK


Pekerja yang Tak Dapat BSU Bisa Lapor ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

6 hari lalu

Pekerja yang Tak Dapat BSU Bisa Lapor ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Pemkot Jakbar membuka layanan pengaduan bagi para pekerja yang tidak mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).


Subsidi Upah Tahap 2 Segera Cair, Begini Cara Cek dan Syarat Penerima

6 hari lalu

Subsidi Upah Tahap 2 Segera Cair, Begini Cara Cek dan Syarat Penerima

Menaker Ida Fauziyah mengatakan telah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2.406.915 untuk subsidi upah atau BSU tahap 2.


Wapres Serahkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak

7 hari lalu

Wapres Serahkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak

BPJamsostek telah membayarkan manfaat seluruh program senilai Rp 503 milyar di Provinsi Kalimantan Barat selama setahun terakhir.


4 Tipe Pemutusan Hubungan Kerja, Apa Beda PHK Inisiatif Pengusaha dan Pekerja?

8 hari lalu

4 Tipe Pemutusan Hubungan Kerja, Apa Beda PHK Inisiatif Pengusaha dan Pekerja?

Ada banyak tipe PHK menurut aturan. Berikut 4 di antaranya, apa bedanya PHK inisiatif pengusaha dan pekerja?