Dinilai Tak Selaras dengan Bappebti Soal Kripto, OJK Angkat Bicara

Reporter

Ilustrasi Bursa Kripto. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan Anto Prabowo mengatakan, langkah OJK didasari melarang perbankan memfasilitasi transaksi kripto disebabkan literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, sekitar 38 persen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari aspek perlindungan konsumen terhadap aset kripto.

"Sehingga, kebijakan OJK dan Bappebti tidak perlu dipertentangkan selama yang mengizinkan bertanggung jawab penuh melakukan pengawasan dan pemasaran. Jika ada dispute maka tidak saling menyalahkan dan masyarakat mengetahuinya dengan baik," katanya saat dihubungi pada Jumat, 11 Februari 2022.

Selain itu, langkah yang dilakukan OJK menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini utamanya berkaitan dengan risiko pada aset-aset kripto.

Ia mengingatkan, investor perlu memahami setiap investasi keuangan memiliki manfaat, biaya dan risiko.

"Berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan sudah jelas diatur dalam UU Perbankan yang boleh dan yang dilarang. Bank juga harus memahami agar tidak digunakan sebagai sarana kegiatan yang melanggar hukum seperti penipuan, kasus ponzi, pencucian uang, dan lainnya," katanya.

Sebelumnya, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai pernyataan OJK itu menandakan adanya ketidakselarasan antar instansi pemerintah. Pasalnya, kripto sendiri telah dirancang sebagai komoditas oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan.






Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

20 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

1 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


Lesu, Nilai Transaksi Kripto Turun hingga 56,33 Persen

1 hari lalu

Lesu, Nilai Transaksi Kripto Turun hingga 56,33 Persen

Musim dingin aset kripto terjadi secara global, termasuk di Indonesia.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

2 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Koin Kripto Kejeblos

2 hari lalu

Koin Kripto Kejeblos

Nilai transaksi koin kripto tahun ini terus merosot hingga mencapai Rp 16,9 triliun pada Agustus 2022 dari Rp 99,91 triliun pada Agustus tahun lalu.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

3 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

5 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

5 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

6 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

6 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.