Mahfud Md Cerita Jokowi Sempat Heran Pinjol Ilegal Tak Bisa Ditindak

Reporter

Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021. Pertemuan tersebut membahas data aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikuasai oleh obligor dan debitur BLBI. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sempat merasa heran penyedia jasa pinjaman online atau pinjol ilegal tidak bisa ditindak.

Dia bercerita, setelah mendapat banyak laporan terkait pinjol ilegal, Jokowi memintanya untuk melakukan tindakan. Namun, Mahfud menyampaikan bahwa proses pengajuan pinjaman melalui pinjol merupakan perjanjian biasa dan bersifat perdata sehingga tidak bisa ditindak secara pidana oleh kepolisian.

"Saya bilang ini perjanjian perdata, tidak bisa ditindak karena perjanjian biasa. Lalu Presiden mengatakan, masa orang jahat begitu tidak bisa ditindak, masa kejahatan itu tidak ada hukumnya," ungkap Mahfud dalam webinar Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum, Jumat, 11 Februari 2022.

Menjawab keresahan Presiden, Mahfud Md bersama sejumlah pihak, seperti Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kapolri, Menkominfo, dan lainnya, akhirnya menyatakan bahwa pinjol ilegal masuk kategori tindak kejahatan. Dari situlah kemudian dilakukan operasi penindakan besar-besaran terhadap pinjol ilegal.

"Nah, itu yang mungkin salah satu contoh cara berpikir harus berubah karena kalau kita ikut asas-asas itu terus, katanya asas legalitas, kita tidak bisa bertindak. Oleh sebab itu, diperlukan keputusan politik untuk melakukan tindakan itu. Misalnya, arahan atau rapat bersama bahwa ini harus dianggap begini dulu, nanti biasanya hukum terus aturannya dibuat kalau sudah ada preseden yang bisa dilakukan atas nama hukum," kata Mahfud.

Adapun, Mahfud mencatat upaya penutupan akses pinjol ilegal dari 2018 hingga 2021 telah mencapai 4.664 entitas. Menurutnya, penutupan akses pinjol ilegal dari tahun ke tahun terus meningkat, khususnya sejak pandemi Covid-19. Dia menyebut pada 2020, penutupan pinjol ilegal mencapai 1.562 pinjol dan meningkat pada 2021 menjadi 1.646 pinjol.

BISNIS

Baca juga: Eks Direktur AJB Bumiputera 1912 Bikin Surat Terbuka untuk OJK

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu






Sultan Ternate Hidayatullah Sjah Beri Gelar Jokowi sebagai Pangeran Bangsawan

11 menit lalu

Sultan Ternate Hidayatullah Sjah Beri Gelar Jokowi sebagai Pangeran Bangsawan

Sultan Ternate Hidayatullah Sjah memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Kaicil Joko Widodo Dada Madopo Lamo


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

40 menit lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

1 jam lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.


Jokowi: Kita Harapkan Kabupaten Buton Kembali Sebagai Industri Penghasil Aspal, Bukan Tambang

1 jam lalu

Jokowi: Kita Harapkan Kabupaten Buton Kembali Sebagai Industri Penghasil Aspal, Bukan Tambang

Jokowi berharap Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menjadi daerah penghasil aspal bukan sebagai industri tambang yang tidak memiliki nilai tambah.


Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

2 jam lalu

Luhut Bilang Pakar Ekonomi AS Puji Perekonomian Indonesia: Akibat Leadership Jokowi

Saat berkunjung ke Amerika Serikat, Menteri Luhut bercerita banyak pakar ekonomi yang memberikan apresiasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia.


Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

2 jam lalu

Presiden Jokowi Dijadwalkan Akan Terima Gelar Adat dari Kesultanan Ternate

Jokowi diagendakan menerima anugerah gelar adat dari Kesultanan Ternate di Kedaton Sultan Ternate, dalam kunjungan kerjanya ke Maluku Utara


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

2 jam lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

2 jam lalu

Presiden Jokowi Kunjungi Maluku Utara, Ini 4 Rekomendasi Wisata di Sekitar Kota Sofifi

Presiden Jokowi ke Kota Maluku Utara. Apa saja destinasi wisata unggulan di sekitar Sofifi?


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

3 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

10 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan