Kisruh Pembangunan Bendungan Bener, PKS Sebut 2 Potensi Pelanggaran Aturan

Anggota TNI berada di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Februari 2022. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berkunjung ke Desa Wadas menjelaskan duduk perkara rencana pembangunan waduk atau Bendungan Bener yang merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PKS Suryadi Jaya Purnama menyebutkan ada dua potensi pelanggaran peraturan dalam pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Pengukuran lahan terkait rencana penambangan batuan andesit material Bendungan Bener itu diwarnai tindakan represif oleh aparat kepolisian

"Pembangunan Bendungan Bener merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), meskipun demikian PKS mencatat dua hal potensi pelanggaran peraturan terkait penambangan batu andesit dan peristiwa penangkapan," ujar Suryadi dalam keterangan tertulis pada Kamis, 10 Februari 2022.

Pertama, ia menyebutkan ada potensi pelanggaran Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada pasal 78 ayat 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Kedua, menurut Suryadi, perlu adanya penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak langsung atas pelaksanaan Bendungan Bener sebagai salah satu PSN. Istilah 'masyarakat terdampak langsung' merujuk pada masyarakat yang menguasai tanah negara atau tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, atau badan usaha milik daerah.

Selain itu, 'masyarakat terdampak langsung' bisa berarti masyarakat yang memiliki hak atas tanah atau masyarakat yang dirugikan secara langsung dan terukur. Hal tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan PSN.

Lebih jauh, kata Suryadi, PKS pada dasarnya mendukung penuh upaya-upaya pembangunan nasional. Tapi dengan adanya penolakan warga Desa Wadas itu, PKS meminta proyek itu dievaluasi. "Meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, bahkan telah memiliki izin Amdal."






Kontruksi Seksi 2 Jalan Tol Semarang - Demak 92,73 Persen, PUPR Targetkan Akhir Tahun Kelar

3 jam lalu

Kontruksi Seksi 2 Jalan Tol Semarang - Demak 92,73 Persen, PUPR Targetkan Akhir Tahun Kelar

PUPR mengungkapkan progres pembangunan Seksi 2 Tol Semarang-Demak mencapai 92,73 persen.


Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

7 jam lalu

Targetkan Pengisian Bendungan Sepaku Dimulai Sebelum 2023, PUPR: Kebutuhan Dasar di IKN

PUPR menargetkan bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dapat selesai pada 2023 mendatang.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

10 jam lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

13 jam lalu

Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

MKD DPR belum lam aini gelar rapat pleno ganti pimpinan MKD DPR, Aboe Bakar Alhabsy. Apa tugas dan wewenang MKD DPR ini?


Cegah Banjir di Musim Hujan, PUPR Perbaiki Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana

18 jam lalu

Cegah Banjir di Musim Hujan, PUPR Perbaiki Infrastruktur untuk Mitigasi Bencana

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memperbaiki sejumlah infrastruktur pengendali banjir untuk mitigasi bencana alam.


Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

1 hari lalu

Raih Kontrak Infrastruktur IKN Rp 5 T, Hutama Karya Rincikan Proyeknya

PT Hutama Karya (Persero) telah mendapatkan kontrak hingga Rp5 triliun dari sejumlah kontrak proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

1 hari lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

1 hari lalu

PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

Daryono mengungkapkan, menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan itu datang dari berbagai elemen masyarakat


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS