Sri Mulyani: Masih Ada Tagihan Rp 23 T Harus Dibayar dari Perawatan Covid 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien COVID-19 tahun lalu sebesar Rp23 triliun. 

“Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021,” katanya dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis 10 Februari 2022.

Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit.

Ia menjelaskan kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.

Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.

“Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun,” jelasnya.






Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

10 jam lalu

Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak.


Menteri PUPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Bendungan Baru pada 2023 dan 2024

1 hari lalu

Menteri PUPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Bendungan Baru pada 2023 dan 2024

Alih-alih membangun bendungan baru, kata Menteri PUPR, pemerintah akan berfokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkannya.


Bahlil Paparkan 4 Goncangan Global Ancam Perekonomian Indonesia Sejak 2018

1 hari lalu

Bahlil Paparkan 4 Goncangan Global Ancam Perekonomian Indonesia Sejak 2018

Menteri Bahlil menyatakan sedikitnya ada empat goncangan global yang mengancam perekonomian Indonesia terjadi dalam kurun 2018 hingga 2022.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 90 persen bisa tercapai.


Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

3 hari lalu

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius sesudah pandemi COVID-19.


Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

3 hari lalu

Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan pidato kepada lulusan 2.397 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN hari ini.


Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

5 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pembangunan Gereja Katedral Kupang Dipercepat, Pekerja Ditambah

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini capaian pembangunan Gereja Katedral Kristus Raja Kupang baru 60 persen.


Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

5 hari lalu

Pendukung Anies Baswedan Minta Presiden Jokowi Tunda Pembangunan Infrastruktur

Pendukung Anies Baswedan meminta Presiden Jokowi menggunakan APBN untuk lebih fokus untuk membantu masyarakat menghadapi resesi ekonomi.


523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

6 hari lalu

523 Pemda Laporkan Rencana Anggaran untuk Bansos Rp 3,4 Triliun

Sudah ada 523 pemda menyampaikan rencana penganggaran belanja bansos.


Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

6 hari lalu

Postur APBN 2023 Dianggap Belum Antisipatif terhadap Dampak Resesi

Pemerintah masih menganggarkan belanja birokrasi yang cukup besar dalam APBN 2023.