Didorong Pemulihan Ekonomi, Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 4 Persen pada 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui awak media usai menggelar open house di rumah dinas miliknya, Jalan Widya Chandra I, Jakarta Selatan, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target defisit APBN pada 2022 akan mendekati konsolidasi fiskal. Target defisit tersebut lebih rendah ketimbang proyeksi sebelumnya sebesar 4,85 persen.

Adapun tahun ini defisit APBN ditargetkan bakal berkisar 4 persen. “Kami memperkirakan akan jauh lebih rendah dari 4,85 persen, tetapi itu tidak akan mendekati 3 persen. Jadi saya pikir kami masih di atas 3 persen,” ujar Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum pada Rabu, 9 Februari 2022.

Keyakinan itu didorong pemulihan ekonomi yang telah berlangsung sejak akhir 2021. Merujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi secara nasional tumbuh 3,69 persen dan diikuti oleh perbaikan dari berbagai sektor.

Meski demikian, pemerintah akan terus memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi fluktuasi kebutuhan anggaran. Sri Mulyani menyatakan beberapa kondisi ketidakpastian global masih perlu diwaspadai sepanjang 2022.

Misalnya, peningkatan kasus Covid-19 akibat varian Omicron hingga sinyal percepatan normalisasi stimulus global oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, setelah adanya lonjakan inflasi.

“Kita mengakui bahwa lingkungan global sangat tidak pasti. Kita lihat, terjadi inflasi yang lebih tinggi, harga komoditas meningkat, serta tapering off. Ini ketiga kombinasi yang cukup dominan dan menciptakan dinamika yang berbeda,” tutur dia.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyatakan perubahan geopolitik dunia akan turut berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Faktor eksternal dapat memberikan efek bagi kondisi berbagai sektor ekonomi di tengah masa pemulihan pasca-pandemi Covid-19.

Adapun pada 2021, pemerintah mencatatkan realisasi defisit APBN sebesar 4,65 persen. Capaian ini lebih rendah dari target sebelumnya sebesar 5,7 persen. Batas keleluasaan pelebaran defisit APBN di atas 3 persen diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19.






Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

5 jam lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

7 jam lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

Untuk menjaga aliran dana atau cashflow saat resesi terjadi, Aidil mewanti-wanti masyarakat untuk menekan konsumsinya.


Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

7 jam lalu

Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

Sri Mulyani menyoroti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia memicu resesi ekonomi global.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

14 jam lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

16 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

1 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

1 hari lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Minat Wisatawan Asing Melancong ke Indonesia Naik 36 Persen

1 hari lalu

Minat Wisatawan Asing Melancong ke Indonesia Naik 36 Persen

Berdasarkan data Google Destination Insight, minat kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia naik 36 persen pada rentang Juni-Agustus.


Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

1 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.