Prudential Jelaskan Skema dan Tahapan Penyelesaian Keluhan Nasabah Unit Link

Reporter


TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) akan memulai proses penyelesaian keluhan masing-masing individu pemegang polis unit link pada 15 Februari 2022.

Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia, Luskito Hambali, menjelaskan penyelesaian per individu ini difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui proses arbitrase dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

"Prudential Indonesia memegang teguh komitmennya untuk selalu mendengar keluhan nasabah dan juga menyelesaikannya. Sejalan dengan komitmen tersebut, kami mengumumkan skema penyelesaian keluhan unit link, sesuai dengan peraturan dan juga instruksi dari OJK," ujarnya dalam keterangan, dikutip Selasa, 8 Februari 2022.

Prudential Indonesia akan menghubungi pihak yang menyampaikan keluhan untuk memberikan informasi dokumen dan kelengkapan yang perlu dilengkapi oleh mereka. Luskito menambahkan komunikasi serta koordinasi bersama OJK pun akan terus dilakukan, sehingga proses bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

"Skema penyelesaian ini dilakukan bersama-sama dengan OJK dan LAPS SJK, sehingga perusahaan dapat memberikan solusi terbaik bagi pihak yang menyampaikan keluhan, perusahaan, serta industri asuransi jiwa, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," katanya.

Adapun, biaya-biaya arbitrase melalui LAPS SJK akan ditanggung seluruhnya oleh Prudential Indonesia, ketika sudah melewati proses verifikasi dari Prudential Indonesia dan terjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pihak yang menyampaikan keluhan.

Adapun tahapan umum pelaksanaan penyelesaian keluhan melalui arbitrase LAPS SJK, pertama, perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan dengan informasi persyaratan dokumen dan prosedur arbitrase LAPS SJK kepada pihak yang menyampaikan keluhan (masing-masing individu) secara bertahap, kemudian mereka harus melakukan konfirmasi dalam jangka waktu yang ditentukan untuk memberikan persetujuan dalam melanjutkan proses melalui prosedur arbitrase LAPS SJK.






Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

19 jam lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

1 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

3 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

5 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

5 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

6 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

6 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

6 hari lalu

Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

Dewan Komisioner OJK menyebut inklusi keuangan atau akses terhadap produk keuangan harus dibarengi literasi atau pemahaman terhadapnya.


OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

6 hari lalu

OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

OJK baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai pengawasan pasar modal melalui POJK No.17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,


Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

7 hari lalu

Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

OJK membubarkan Dana Pensiun Perum Perumnas terhitung efektif sejak 31 Maret 2022.