Pemerintah Lanjutkan Insentif Pajak Pertambahan Nilai DTP Rumah

Ilustrasi desain rumah dan keluarga. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah di 2022 selama sembilan bulan. Kelanjutan insentif PPN DTP Rumah tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

“Insentif ini diharapkan efektif meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor perumahan dengan efek pengganda yang besar ke perekonomian nasional,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan rilis, Selasa, 8 Februari 2022.

Dia mengatakan, pihaknya berupaya menjaga keberlanjutan momentum pemulihan di 2022 agar semakin kuat, khususnya di kuartal I dan II.

Perpanjangan insentif PPN DTP ini berada dalam koridor keberlanjutan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022.

Program PEN 2022 fokus pada penciptaan lapangan kerja dengan tetap melanjutkan penanganan kesehatan dan perlindunga masyarakat.

Menurutnya, kebijakan fiskal selama ini sudah sangat mendukung sektor properti, khususnya untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

Pemerintah memberikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 157.500 unit; Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM); Subsidi Selisih Bunga (SSB); Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT); Rumah Susun (Rusun); dan Rumah Khusus (Rusus) melalui Kementerian PUPR.

Selain itu, belanja perpajakan tetap dinikmati oleh sektor konstruksi dan real estat dengan estimasi total berjumlah Rp 4,57 triliun di 2020.

Dalam rangka PEN, Pemerintah telah memberikan dukungan insentif PPN DTP untuk sektor properti mulai Maret hingga Desember 2021. PPN DTP diberikan 100 persen bagi hunian dengan nilai jual sampai dengan Rp 2 miliar, sementara PPN DTP sebagian atau 50 persen diberikan pada hunian dengan nilai jual Rp 2 – 5 miliar.

Kriteria rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun (rusun) yang diberikan fasilitas ini adalah diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif; merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni; dan diberikan maksimal satu unit rumah tapak/unit hunian rusun untuk satu orang dan tidak dijual kembali dalam satu tahun.

“Sektor konstruksi dan real estat sudah tumbuh di atas level prapandemi. Selain itu, beberapa indikator harga rumah juga cukup stabil dalam masa pemberian insentif fiskal PPN DTP Sektor Properti 2021,” kata Febrio.

Baca Juga: Pelaku Penipuan Jual Rumah di Pondok Aren Ditangkap, Korban Puluhan Orang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

1 hari lalu

Pemerintah Kantongi Rp 10,75 Triliun dari Lelang SUN Kemarin

Pemerintah kembali melaksanakan lelang SUN pada 27 September 2022 untuk tujuh seri, satu seri baru dan sisanya seri hasil pembukaan kembali.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

1 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 10 Miliar ke Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Signifikan

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 10 Miliar ke Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Signifikan

Sri Mulyani mengatakan ada juga 15 kota yang mendapat DID atas kerja keras melawan inflasi.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

2 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

2 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Solo Great Sale 2022 Dibuka: Beli Cabai Rp 70 Ribu Bisa Dapat Rumah, Caranya?

3 hari lalu

Solo Great Sale 2022 Dibuka: Beli Cabai Rp 70 Ribu Bisa Dapat Rumah, Caranya?

Tenant maupun konsumen yang bertransaksi minimal senilai Rp 50 ribu akan mendapatkan satu poin untuk mengikuti undian hadiah di Solo Great Sale 2022.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

4 hari lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Peringati Hari Agraria, Relawan Anies Baswedan Usulkan Rumah untuk Tiap Keluarga

5 hari lalu

Peringati Hari Agraria, Relawan Anies Baswedan Usulkan Rumah untuk Tiap Keluarga

Sekretariat Kolaborasi Indonesia, ormas relawan Anies Baswedan mengingatkan pentingnya hak atas rumah bagi masyarakat perkotaan.


Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

6 hari lalu

Pemerintah Siapkan Anggaran untuk 3.256 Mahasiswa di LPDP 2023

Pemerintah juga memastikan anggaran untuk 7.047 mahasiswa yang sudah menerima beasiswa LPDP saat ini.


Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

6 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani Prediksi Garuda Bisa Cetak Laba Mulai 2022

Pada akhir 2021, Garuda tercatat membukukan kerugian yang diatribusikan ke entitas induk senilai US$ 4,16 miliar atau setara dengan Rp 62 triliun.