Nasib Kereta Cepat Jakarta-Bandung usai Ibu Kota Negara Pindah Dipertanyakan

Foto udara pembangunan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Ahad, 23 Januari 2022. Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar kereta cepat ini sudah siap operasional pada bulan Juni 2023. ANTARA/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, mempertanyakan nasib kereta cepat Jakarta-Bandung pasca-pemindahan ibu kota negara (IKN). Ia khawatir proyek jumbo ini berujung sia-sia lantaran sepi penumpang.

“Dengan perpindahan IKN, ini akan mengurangi kesibukan transportasi yang begitu rupa. Ini harus diperhitungkan,” ujar Syarif dalam rapat Komisi V bersama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, Senin, 7 Februari 2022.

Syarif meminta pemerintah mengkaji ulang pembangunan proyek kereta cepat. Apalagi, modal pembangunan sepur cepat tersebut dilaporkan membengkak Rp 27 triliun menjadi Rp 113,9 triliun.

Proyek jumbo yang kini konstruksinya telah mencapai 79,9 persen itu, Syarif menduga, akan terus membebani APBN di tengah fokus pemerintah memindahkan ibu kota. Musababnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, pemerintah memutuskan agar kereta cepat dapat memperoleh pendanaan dari suntikan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN).

Skema pembiayaan itu berbeda dari rencana awal yang tidak melibatkan APBN. “Melihat kondisi ini, apakah tidak lebih tepat, sebelum kita melangkah, sebaiknya dibatalkan? Cina sendiri menarik diri. Kenapa kita paksakan kita (negara) harus masuk?” katanya.

Menurut Syarif, akan lebih aman apabila pemerintah menghentikan proyek kereta cepat sebelum negara merugi terlalu banyak. Politikus Partai NasDem itu mengingatkan pemerintah akan banyaknya proyek transportasi yang gagal, seperti LRT Palembang dan Bandara Kertajati.

“Mana lebih untung, menghentikan atau tetap melanjutkan? Saya khawatir akan membuat beban-beban yang lain,” ucapnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan pemerintah masih menunggu kajian ulang prestudi kereta cepat setelah terjadi pembengkakan modal. Kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan bergantung pada kajian prestudi tersebut.

“Kita coba lihat secara detail asumsi yang digunakan, termasuk cost over run yang akan terjadi akibat pembangunan (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) yang molor dan pandemi yang masih berlangsung,” katanya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

6 jam lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

15 jam lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

1 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Rapat Pleno Guru Besar PTNBH, Bahas Universitas di IKN dan ...

1 hari lalu

Rapat Pleno Guru Besar PTNBH, Bahas Universitas di IKN dan ...

Pemerintah perlu merancang pembangunan perguruan tinggi kelas dunia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

1 hari lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

1 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 10 Miliar ke Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Signifikan

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 10 Miliar ke Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Signifikan

Sri Mulyani mengatakan ada juga 15 kota yang mendapat DID atas kerja keras melawan inflasi.


Bahlil Janji RPP Kemudahan Berusaha di IKN Rampung Oktober 2022

2 hari lalu

Bahlil Janji RPP Kemudahan Berusaha di IKN Rampung Oktober 2022

Sebetulnya, kata Bahlil, ia telah berniat merampungkan RPP IKN pada September. Namun, masih ada klausul dari bakal beleid itu yang perlu disinkronkan.


Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

2 hari lalu

Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

Sri Mulyani mengatakan capain penerimaan pajak dipengaruhi harga komoditas yang tinggi hingga pulihnya ekonomi.


APBN Surplus 8 Kali Berturut-turut, Sri Mulyani: Pembiayaan Turun

2 hari lalu

APBN Surplus 8 Kali Berturut-turut, Sri Mulyani: Pembiayaan Turun

Sri Mulyani menjelaskan, surplus ini disebabkan pendapatan negara yang mencapai Rp 1.764,4 triliun atau naik 49,8 persen.