Rute Penerbangan Perintis Tanggung Jawab Pemerintah, Ini Rinciannya

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sebuah pesawat Aviastar saat parkir di bandara perintis Aeropala, di Pulau Selayar, di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, 12 September 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta -Banyak daerah atau wilayah yang sulit dijangkau lewat moda darat, maka beberapa maskapai menghadirkan jasanya sebagai penerbangan perintis.

Menyoal tentang penerbangan perintis, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat (2) mengartikan rute perintis sebagai rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

Sedangkan pada ayat (1) Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

Hal inilah yang mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas upaya-upaya penjangkauan wilayah yang masih sulit dicapai melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dimana kegiatan ini dilakukan oleh badan usaha angkutan niaga udara. Namun pada pasal 6 ayat (3) mengungkapkan, bila tidak terdapat badan usaha angkutan udara niaga yang melayani penerbangan perintis pada satu lokasi tertentu, maka, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat melaksanakannya, dengan izin menteri.

Tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini merupakan pemberian kompensasi kepada yang melaksanakan angkutan udara perintis. Guna menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.

Dimana bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah berupa:

1.  Pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis;

2.    Subsidi biaya operasi angkutan udara; dan/atau

3.   Subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak di lokasi bandar udara yang tidak ada depo, sehingga harga bahan bakar minyak sama dengan harga di bandar udara yang ada depo.

Pasal 3 menyebutkan rute perintis ini sipertimbangkan kriterianya guna menghubungkan daerah terpencil, tertinggal, atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain. Juga untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah, serta demi mewujudkan stabilitas dan pertahanan dan keamanan negara.

Melansir dari Antara bulan lalu, tahun 2022, pemerintah sendiri menambah rute penerbangan perintis hingga berjumlah 244 rute dari sebelumnya, 208 rute di 2021.

RAHMAT AMIN SIREGAR
Baca : Susi Air: Jadwal Penerbangan Perintis di Malinau Terganggu dalam 2 Minggu






Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

23 jam lalu

Usulan Harga Tiket LRT Jabodebek Tak Berubah Meski Jadwal Operasi Molor

Meskipun operasi LRT mundur, KAI kemungkinan tidak mengubah harga tiket yang akan ditetapkan Kementerian Perhubungan.


Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

1 hari lalu

Dugaan Pelanggaran Aplikator Belum Ditanggapi Kemenhub, SPAI Surati Presiden Jokowi

SPAI akan bersurat ke Presiden karena laporan dugaan pelanggaran aplikator.


Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

3 hari lalu

Lima Kapal Patroli Ditempatkan di Papua Barat, Kemenhub Minta UPT Rawat Aset Negara

Kemenhub meresmikan 5 (lima) unit kapal negara patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia.


Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

4 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

5 hari lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

5 hari lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

5 hari lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

6 hari lalu

Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

SPAI dan perwakilan pengemudi ojol terakhir kali mengantarkan surat ke Kantor Kemenhub pada 19 September 2022.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

7 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

Ekonom menilai pemerintah memiliki pertimbangan besar untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena ingin menahan laju inflasi.


Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

7 hari lalu

Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pemerintah berencana mengerek tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 11,79 persen per golongan.