KAI Tanggapi Ancaman Mogok Kerja Serikat Pekerja Kereta Api

Reporter

Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Kamis(27/8). SPKAJ menuntut agar PT. Kereta Api Indonesia (KAI) menghapus sistem outsourching. Foto: TEMPO/Dwianto Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI buka suara ihwal sejumlah tuntutan dan ancaman mogok kerja yang disampaikan oleh Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA). VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran good corporate governance (GCG) dalam hal pelaksanaan mutasi pegawai di internal KAI.

Mutasi yang dilakukan perusahaan diklaim telah sesuai prosedur KAI. Dia menjelaskan, mutasi pegawai di lingkungan KAI merupakan hal yang biasa dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan. Dia pun menampik tudingan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan perusahaan hanya menguntungkan satu vendor saja.

“KAI menerapkan peraturan baru terkait izin tidak masuk kerja bagi pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, melindungi pegawai dari bahaya Covid-19, dan mengakomodir peraturan pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan. Penerapan Perdir tersebut juga sudah sesuai dengan pasal yang ada di Perjanjian Kerja Bersama antara KAI dan serikat pekerja,” katanya, Minggu, 6 Februari 2022.

Menurutnya, KAI juga telah berdiskusi dengan SPKA dan menampung berbagai saran, serta masukan terkait rencana integrasi transportasi di Jabodetabek. Apalagi, katanya, KAI sebagai BUMN harus mematuhi kebijakan pemerintah selaku pemegang saham, dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“KAI selalu terbuka untuk berdiskusi dengan jajaran SPKA dalam hal mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan pegawai dan kemajuan perusahaan,” ujarnya.

Sebelumnya, SPKA mengajukan sejumlah tuntutan kepada KAI dengan ancaman menempuh aksi damai atau mogok kerja apabila tidak terpenuhi.

Juru Bicara SPKA Dani Hamdani mengatakan, sejatinya para pekerja mendukung program pemerintah, serta perusahaan dalam pembangunan perekonomian nasional supaya bisa bertahan pada masa pandemi saat ini. Akan tetapi, sayangnya pekerja menilai proses pengelolaan korporasi jauh panggang dari api, dengan banyaknya indikasi pelanggaran perjanjian kerja bersama oleh manajemen KAI.

Tak hanya itu, dukungan dan keberpihakan pemerintah kepada KAI dinilai masih belum dirasakan dalam hal menekan biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut berdampak bukan hanya kepada pekerja, tetapi juga berimbas kepada masyarakat umum. SPKA, sebutnya, menuntut manajemen KAI untuk mematuhi perjanjian kerja bersama yang telah disepakati, serta meminta kepada pemerintah untuk memberi dukungan penuh kepada perseroan.

“Selanjutnya, jika tuntutan dan permintaan SPKA tidak ada titik temu, maka SPKA akan melakukan upaya-upaya yang konstitusional. Bahkan jika diperlukan akan menempuh aksi-aksi lain, seperti aksi damai atau mogok kerja,” ujar juru bicara Serikat Pekerja Kereta Api.

BISNIS

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pajak Penghasilan Deddy Corbuzier Bakal Naik, Jadi Berapa?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






KAI Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Pasang Solar Panel di Gambir dan Gedung JRC

59 menit lalu

KAI Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Pasang Solar Panel di Gambir dan Gedung JRC

Pemasangan solar panel itu merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-77 KAI


Transisi ke Energi Terbarukan, KAI Pasang Solar Panel di Stasiun Gambir dan JRC

1 jam lalu

Transisi ke Energi Terbarukan, KAI Pasang Solar Panel di Stasiun Gambir dan JRC

KAI meresmikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar panel di Stasiun Gambir dengan daya 40,5 kWp.


Menhub Targetkan Kereta Barang dari KEK Sei Mangke-Kuala Tanjung Beroperasi Bulan Depan

7 jam lalu

Menhub Targetkan Kereta Barang dari KEK Sei Mangke-Kuala Tanjung Beroperasi Bulan Depan

Budi Karya menargetka kereta api barang dari Pelabuhan MultigunaCe KEK Sei Mangkei bisa dioperasikan mulai pada bulan depan.


Sejak Januari Ada 143 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, KAI Minta Pengendara Patuhi Aturan

1 hari lalu

Sejak Januari Ada 143 Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, KAI Minta Pengendara Patuhi Aturan

KAI mencatat ada 143 kecelakaan di perlintasan sebidang. Pengendara mobil dan motor diminta untuk mematuhi aturan.


UNWTO: Sektor Pariwisata Pulih 2022 Setelah Pandemi

2 hari lalu

UNWTO: Sektor Pariwisata Pulih 2022 Setelah Pandemi

UNWTO mencatat pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.


Terkini: Cara Ambil BLT BBM di Kantor Pos, KAI Luncurkan Kereta untuk Milenial

2 hari lalu

Terkini: Cara Ambil BLT BBM di Kantor Pos, KAI Luncurkan Kereta untuk Milenial

Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM sejak awal bulan ini. Pengambilannya bisa melalui Kantor Pos.


KAI Rilis Kereta Hype Trip untuk Penumpang Milenial, Apa Bedanya?

2 hari lalu

KAI Rilis Kereta Hype Trip untuk Penumpang Milenial, Apa Bedanya?

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, mengatakan Hype Trip merupakan pilot project KAI yang diterapkan pada KA Taksaka.


Manjakan Kaum Milenial, KAI Luncurkan Kereta Api Hype Trip Taksaka

3 hari lalu

Manjakan Kaum Milenial, KAI Luncurkan Kereta Api Hype Trip Taksaka

Perjalanan kereta api dengan konsep Hype Trip ini merupakan bagian dari peningkatan layanan KAI dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ke-77 KAI.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.