Sri Mulyani: Pajak, Instrumen Penting yang Bisa Dipakai saat Susah dan Senang

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menggelar konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, 31 Desember 2021. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pajak tidak selalu berhubungan dengan pendapatan negara semata. Namun, perpajakan hadir sebagai instrumen yang sangat penting saat perekonomian atau negara mengalami musibah.

“Dia [pajak] menjadi instrumen yang sangat penting bagi negara untuk bisa dipakai pada saat susah maupun pada saat senang. Dia instrumen yang membantu negara, rakyat, dan ekonomi untuk mencapai cita-cita pembangunan dan cita-cita bernegara kita, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Februari 2022.

Bendahara negara itu menyatakan, saat menghadapi pandemi Covid-19 yang masih belum usai, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat fleksibel dan responsif memberikan bantuan sosial agar masyarakat bisa bertahan. Tak berhenti di sana, APBN juga memberikan dukungan pada UMKM dalam bentuk modal, serta dukungan dalam bentuk countercyclical untuk mengurangi dampak negatif Covid-19.

Demikian juga bagi pajak sebagai salah satu instrumen APBN. Selama pandemi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pajak dan bea cukai mendukung dalam bentuk insentif fiskal.

Misalnya saja, impor dari berbagai barang untuk menghadapi Covid-19, seperti vaksin dan alat PCR (polymerase chain reaction). Sri menegaskan semuanya mendapatkan pembebasan pajak bea masuk.

“APBN kita dari sisi pajak tidak hanya sekadar memungut pajak untuk kemudian membebani masyarakat. Pajak bahkan sering dipakai sebagai instrumen memberi insentif,” katanya.

Berangkat dari hal itu, Sri Mulyani menerangkan pemerintah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP berupaya mendorong sistem perpajakan adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

“UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola, dan administrasi perpajakan untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

BISNIS

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pajak Penghasilan Deddy Corbuzier Bakal Naik, Jadi Berapa?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

7 jam lalu

Survei Indikator: Baru 18-19 Persen Responden yang Memiliki NPWP

Survei juga menunjukan bahwa kelompok karyawan adalah kelompok yang paling besar dalam hal tingkat kepemilikan NPWP dan kepatuhan membayar pajak.


DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

1 hari lalu

DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir.


Sudah 11 Hari Rupiah di Atas 15.000 per USD, Pengusaha Khawatirkan Beban Harga Pokok Produksi

1 hari lalu

Sudah 11 Hari Rupiah di Atas 15.000 per USD, Pengusaha Khawatirkan Beban Harga Pokok Produksi

Beban harga pokok produksi semakin tinggi setelah nilai tukar rupiah betah di level atas Rp 15.000 per dolar AS selama 11 hari ini.


Menteri PUPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Bendungan Baru pada 2023 dan 2024

1 hari lalu

Menteri PUPR Pastikan Tak Ada Pembangunan Bendungan Baru pada 2023 dan 2024

Alih-alih membangun bendungan baru, kata Menteri PUPR, pemerintah akan berfokus menyelesaikan pembangunan 61 bendungan dan memanfaatkannya.


Bahlil Paparkan 4 Goncangan Global Ancam Perekonomian Indonesia Sejak 2018

1 hari lalu

Bahlil Paparkan 4 Goncangan Global Ancam Perekonomian Indonesia Sejak 2018

Menteri Bahlil menyatakan sedikitnya ada empat goncangan global yang mengancam perekonomian Indonesia terjadi dalam kurun 2018 hingga 2022.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan untuk Capai Target Inklusi Keuangan 90 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar target inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 90 persen bisa tercapai.


Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

3 hari lalu

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Akan Menjadi Kejutan Global Selanjutnya Setelah Pandemi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius sesudah pandemi COVID-19.


Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

3 hari lalu

Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

Di tengah menguatnya indeks dolar, mata uang rupiah ditutup melemah 75 poin dalam perdagangan Senin sore, 3 Oktober 2022.


Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

3 hari lalu

Pesan Sri Mulyani untuk 2.397 Lulusan STAN 2022: Pemimpin Tidak Menipu, Mengkhianati, Manipulasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan pidato kepada lulusan 2.397 Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN hari ini.


Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

4 hari lalu

Pemerintah Buat Platform Neraca Komoditas, Apa Fungsinya?

Platform data dan informasi neraca komoditas dibuat untuk mendorong penyederhanaan tata niaga.