Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lowongan Kerja LKPP untuk Lulusan S1 Hukum, Ekonomi, dan Akutansi

image-gnews
Ilustrasi mencari lowongan pekerjaan di internet. shutterstock.com
Ilustrasi mencari lowongan pekerjaan di internet. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka lowongan kerja guna menunjang kegiatan pimpinan, khususnya Eselon II di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2022.

Situs resmi LKPP mengumumkan bahwa lowongan kerja ini dibuka untuk posisi berikut:

Tenaga Pendukung Analis Hukum Perumusan Kebijakan KPBU

Persyaratan kualifikasi administrasi:

  1. Pria atau Wanita
  2. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Memiliki NPWP
  4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun
  5. Pendidikan Minimal S1 Hukum lulusan dari Perguruan Tinggi berakreditasi A
  6. IPK minimal 3.00 (skala 4.00)
  7. Surat Pernyataan:
  • Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit Tentara Republik Indonesia
  • Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik, atau terlibat politik praktis.
  1. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat
  2. Telah mendapatkan vaksin Covid-19 paling kurang dosis pertama

Persyaratan Kualifikasi Teknis:

  1. Memiliki pengalaman di bidang hukum/penulisan artikel/drafting peraturan perundang-undangan
  2. Melampirkan Curriculum Vitae (CV)
  3. Mampu menggunakan Microsoft Office
  4. Mampu berbahasa Inggris dengan baik
  5. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi
  6. Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri
  7. Mampu berkomunikasi dengan baik dan kemauan untuk belajar
  8. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
  9. Mampu bekerja sesuai dengan target
  10. Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya

Analis Hukum Pengadaan Barang/Jasa Desa

Persyaratan kualifikasi administrasi:

  1. Pria atau Wanita
  2. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  3. Memiliki NPWP
  4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun
  5. Lulusan S1 Hukum/Hukum Bisnis/ Hukum Tata Negara dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan akreditasi minimal B atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi minimal A
  6. IPK minimal 3.00 (skala 4.00)
  7. Surat Pernyataan:
  • Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit Tentara Republik Indonesia
  • Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik, atau terlibat politik praktis
  • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.
  1. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat
  1. Telah mendapatkan vaksin Covid-19 paling kurang dosis pertama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


UGM Buka Peluang Lulusan Bekerja di Jepang, Begini Kerja Samanya

3 jam lalu

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
UGM Buka Peluang Lulusan Bekerja di Jepang, Begini Kerja Samanya

FMIPA UGM dan Asean Nagoya Club (ANC) Japan menjalin kerja sama yang memungkinkan lulusan bekerja di Jepang.


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

1 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka 23 Maret, Intip Lowongan Kerja Terbaru

3 hari lalu

BRI Cari Talenta Terbaik dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022
Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka 23 Maret, Intip Lowongan Kerja Terbaru

Kementerian BUMN membuka lowongan kerja untuk lebih dari 1.800 posisi di 100 perusahaan pelat merah untuk fresh graduate dan berpengalaman.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

4 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Jokowi Terbitkan Aturan Pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk PNS, Berikut Regulasi dan Besaran Tiap Golongan

Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan mengenai pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS. Kapan cairnya dan berapa besarannya?


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

5 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

6 hari lalu

Anggota Divisi Pemantau Impunitas KontraS Dimas Bagus Arya Saputra (tengah), tiga aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Ibu Sumarsih (kedua kiri), Bejo Untung (kedua kanan) dan Paian Siahaan (kanan) serta Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

KontraS mendatangi Kemenpan RB untuk memberikan catatan kritis RPP tentang manajemen ASN terutama pasal penempatan jabatan sipil oleh TNI-Polri.


Pegadaian Buka Lowongan Kerja Khusus IT

6 hari lalu

Pegadaian Buka Lowongan Kerja Khusus IT

Batas akhir lamaran 26 Maret 2024. Lamaran melalui situs resmi Pegadaian.