Panggil Produsen Minyak Goreng, KPPU: Jika Minimal Ada Satu Alat Bukti, maka..

Sejumlah warga antre untuk membeli minyak goreng curah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis 3 Februari 2022. Harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng akan mulai disesuaikan per 1 Februari 2022, seiring dengan berlakunya kebijakan domestic price obligation (DPO) untuk pasokan minyak sawit mentah (CPO) dan olein ke pasar dalam negeri. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sejak kemarin sudah mulai mengumpulkan keterangan dalam penelitian perkara dugaan pelanggaran terkait lonjakan harga minyak goreng.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, menyebutkan, pihaknya memanggil para pihak terkait, khususnya produsen minyak goreng, pada Jumat, 4 Februari 2022. Pemanggilan ini untuk meminta keterangan dan mencari alat bukti terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor minyak goreng. 

Deswin menyatakan, pemanggilan tersebut adalah tindak lanjut temuan kajian KPPU atas permasalahan lonjakan harga minyak goreng belakangan ini. "Dari tiga panggilan yang dialamatkan KPPU kepada produsen, dua di antaranya dijadwalkan ulang di pekan depan,” tuturnya, Jumat, 4 Februari 2022.

Kajian KPPU sebelumnya menyimpulkan bahwa terdapat struktur pasar oligopolistik di sektor minyak goreng. Kesimpulan ini didapat karena hampir sebagian besar pasar minyak goreng (CR4 atau concentration ratio 4 perusahaan terbesar) dikuasai oleh empat produsen.

Selain itu, KPPU juga menemukan adanya indikasi kenaikan harga minyak goreng serempak dilakukan pelaku usaha pada akhir tahun lalu. Faktor ini membuat KPPU membawa persoalan ini pada ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022.

Pada awal proses penegakan hukum perkara inisiatif ini, KPPU fokus kepada menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999, berikut dengan dugaan pasal-pasal yang dilanggar serta terlapor yang terlibat. 

Deswin menyebutkan proses pemanggilan dilakukan sejak kemarin kepada tiga produsen minyak goreng. "Dan akan dilanjutkan dengan pemanggilan produsen-produsen minyak goreng lain di pekan mendatang,” tuturnya. 

Dalam pemanggilan tersebut, KPPU akan mendalami secara detail berbagai informasi awal terkait produsen serta informasi mengenai proses bisnis perusahaan yang eksis di industri minyak goreng dan konstruksi perilaku anti persaingannya. Khususnya pada aspek pembentuk harga, validasi berbagai isu yang berkembang di pasar, dan aspek lain yang dinilai berkaitan dengan potensi pelanggaran undang-undang. 

“Jika telah ditemukan minimal satu alat bukti, KPPU dapat meningkatkan status penegakan hukum kepada proses penyelidikan,” ucap Deswin.

Lebih jauh, Deswin menyatakan, keseluruhan proses pendalaman informasi dalam dugaan persaingan usaha tak sehat di industri minyak goreng ini akan sangat dipengaruhi oleh keterangan dan alat bukti serta kerja sama oleh para pihak. Untuk itu, KPPU menghimbau agar para pihak patuh pada proses penegakan hukum yang berjalan.

BISNIS

Baca: Susi Air Kaji Langkah Hukum Pasca-pengusiran Pesawat di Hanggar Malinau

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






KPPU Soroti Industri Ayam Dalam Negeri yang Dikuasai Segelintir Pemain

1 hari lalu

KPPU Soroti Industri Ayam Dalam Negeri yang Dikuasai Segelintir Pemain

Temuan KPPU menunjukan adanya keterkaitan antara pasar pakan ternak dengan peternakan ayam.


Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

2 hari lalu

Aprindo Sebut BPDPKS Punya Utang Rp 300 Miliar ke Retail untuk Minyak Goreng Murah

Utang itu berasal dari selisih harga keekonomian minyak goreng dengan harga jual. Pemerintah meminta peretail menjual minyak goreng murah.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

3 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


100 Hari Menjabat Mendag, Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 13.800

3 hari lalu

100 Hari Menjabat Mendag, Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng Jadi Rp 13.800

Zulkifli Hasan menyebutkan harga rata-rata minyak goreng secara nasional kini Rp 13.800 per liter.


Zulkifli Hasan Beberkan 4 Pencapaian Selama 100 Hari Menjabat Menteri Perdagangan

3 hari lalu

Zulkifli Hasan Beberkan 4 Pencapaian Selama 100 Hari Menjabat Menteri Perdagangan

Zulkifli Hasan mengklaim ada empat pencapaian utama Kementerian Perdagangan selama 100 hari dirinya menjabat Menteri Perdagangan.


674.400 Liter Minyakita Seharga Rp 14 Ribu Dikirim ke Maluku Utara

4 hari lalu

674.400 Liter Minyakita Seharga Rp 14 Ribu Dikirim ke Maluku Utara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi pangan, ID Food, mengirimkan 674.400 liter Minyakita seharga Rp 14 ribu ke Maluku Utara.


Menu Udang Makan Siang Hari Ini, Ini Resep Udang Goreng Krispi dan Sop Udang

7 hari lalu

Menu Udang Makan Siang Hari Ini, Ini Resep Udang Goreng Krispi dan Sop Udang

Udang dapat diolah menjadi berbagai masakan yang lezat, seperti udang goreng krispi dan sop udang. Ini resepnya buat makan siang hari ini.


10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, Terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

8 hari lalu

10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, Terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

Hingga hari ini, sudah 10 tugas selain Menkomarinves yang diberikan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Terakhir, mengurus kendaraan listrik.


Kemendag Tak Setuju DMO Dihapus, Khawatir Minyak Goreng Lari ke Luar Negeri

10 hari lalu

Kemendag Tak Setuju DMO Dihapus, Khawatir Minyak Goreng Lari ke Luar Negeri

Usulan penghapusan DMO sawit sebelumnya muncul dari Ombudsman RI.


Afif Hasbullah Ditunjuk Jadi Ketua KPPU

12 hari lalu

Afif Hasbullah Ditunjuk Jadi Ketua KPPU

Penetapan Ketua KPPU mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.