Pjs Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting tidak merinci lebih lengkap upaya perusahaan mengatasi persoalan ini. Ia hanya menyebut perusahaan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan dan penyaluran yang tepat sasaran. "Stok kami siapkan sesuai dengan kebutuhan dan kuota yang ditentukan," kata dia.
Sejak Desember 2021, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas telah memberi penugasan kepada Pertamina Patra Niaga, dan juga AKR Corporindo. Selain menyalurkan solar 15,1 juta kiloliter, keduanya juga ditugaskan menyalurkan minyak tanah 480 ribu Kiloliter.
Lebih lanjut dalam keterangannya, Febry juga menjelaskan bahwa dirinya menemukan stok pasokan minyak tanah di Wayame, Ambon, Maluku, per 1 Februari 2022, sebesar 2500 Kiloliter (KL) atau setara dengan kebutuhan 12 hari ke depan. Selain itu, ia menyebut Pertamina juga sudah mengirimkan kapal tanker dengan muatan 5000 KL kerosen ke Wayame.
Pasokan ini juga dikirim ke titik-titik lain seperti Tual sebanyak 1155 KL atau setara dengan stok 34 hari. Lalu, pengiriman ke Masohi sebanyak 970 KL atau setara stok 17 hari.
Dalam keterangan ini, KSP juga mencantumkan bahwa sebelumnya Pertamina telah melakukan pertemuan dengan dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku. Perusahaan minyak pelat merah itu bertemu DPRD untuk membahas isu kelangkaan minyak tanah.
Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana yang dicatat KSP, Pertamina menjelaskan tiga isu yang menyebabkan kelangkaan. Di antaranya konversi minyak tanah ke elpiji, terjadinya panic buying karena isu penimbunan, dan dugaan adanya sejumlah pangkalan yang tidak beroperasi karena libur panjang.
Febry kemudian meminta pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat proaktif memastikan ketersediaan minyak tanah di agen-agen resmi dan melakukan penertiban di pengecer tidak resmi. “Pemerintah daerah beserta jajaran harus terus memantau kebutuhan, ketersediaan, dan distribusi di agen yang ada, guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata dia.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah segera meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bila ditemukan upaya penyimpangan. Mulai dari penimbunan karena panic buying atau dalam rangka tujuan lain yang merugikan masyarakat.
Menurut dia, KSP akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebutuhan masyarakat akan minyak tanah terpenuhi dengan layak. “Kami minta pemerintah daerah dan Pertamina terus berkoordinasi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga: KSP Bantah Minyak Tanah Langka di Maluku
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.