Kebijakan DMO dan DPO Minyak Goreng Dianggap Bisa Bikin Produsen Menahan Ekspor

Ilustrasi Minyak Goreng. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak goreng akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor. Musababnya, eksportir akan cenderung menahan ekspor karena harus memenuhi kewajiban distribusi ke dalam negeri sebesar 20 persen.

“Ada kecenderungan perusahaan wait and see menahan ekspor karena (ekspor) dikunci dan harga disesuaikan dengan harga domestik yang jauh lebih rendah untuk kebutuhan DMO,” ujar Tauhid dalam diskusi virtual, Kamis, 3 Februari 2022.

Kebijakan DMO dan DPO mulai berlaku pada 27 Januari 2022. Eksportir memiliki kewajiban memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari total volume ekspor masing-masing setelah aturan itu terbut. Seiring dengan  penerapan kebijakan DMO dan DPO, pemerintah juga menetapkan aturan harga  eceran tertinggi  (HET) minyak goreng guna menjaga stabilitas harga.

Tauhid mengatakan kebijakan DMO dan DPO tak hanya berimbas pada ekspor, tapi juga berpengaruh terhadap perusahaan industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Produsen, kata Tauhid, berpotensi mengurangi pembelian CPO dari petani karena industri saling menahan.

Walhasil, kondisi ini turut memberikan efek domino pada harga CPO internasional. Tauhid melihat ada indikasi kenaikan harga acuan CPO baru-baru ini menjadi RM 5.500 per metrix ton dari sebelumnya RM 5.000 per metrix ton.

“Trennya harga CPO tidak akan turun. Sampai Januari 2033, harga CPO masih bertengger di angka RM 5.000-5.500 per metrix ton dan kita akan berhadapan dengan rezim harga yang tidak murah seperti dulu,” ujar Tauhid.

Kenaikan harga CPO dianggap bisa berimplikasi luas ke pergerakan harga tandon buah segar (TBS) sawit di level petani. Di sisi lain, persoalan minyak akan berdampak menyeret keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Bila pada 2021 dana pungutan sawit mencetak rekor tertinggi hampir Rp 70 triliun, tahun ini pencapaiannya diperkirakan dapat lebih rendah.

“Jadi kami melihat ini suatu kebijakan yang rumit operasionalisasinya. Kenapa sekarang harga minyak mulai turun tapi barang sulit di lapangan, ini ada problem serius di level industri CPO, karena tampaknya produsen mengalami kesulitan dengan penyesuaian harga,” kata Tauhid.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Kapan GoTo IPO? Ini Jawaban BEI

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

9 jam lalu

Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

Luhut mengatakan laut Indonesia yang seluas 6,4 juta kilometer persegi dan berada di posisi geostrategis sangat menguntungkan.


Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

9 jam lalu

Indonesia - Jepang Sepakati Kontrak Dagang Cangkang Kernel Kelapa Sawit Senilai USD 138,2 Dolar

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas cangkang kernel kelapa sawit.


Resesi Ekonomi Global, Apindo Ingatkan Kinerja Ekspor Indonesia Bakal Merosot

13 jam lalu

Resesi Ekonomi Global, Apindo Ingatkan Kinerja Ekspor Indonesia Bakal Merosot

Kalangan pengusaha tengah mempersiapkan perusahaan-perusahaannya menghadapi dampak resesi ekonomi global.


Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

14 jam lalu

Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah.


Resesi Global Kian Dekat, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

1 hari lalu

Resesi Global Kian Dekat, Bagaimana Dampaknya ke Indonesia?

Ekonom senior Center Of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan masih ada kemungkinan Indonesia terkena dampak dari resesi global.


Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

1 hari lalu

Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

Tekanan resesi diprediksi tak hanya berimbas terhadap lalu-lintas impor, tapi juga produktivitas perekonomian.


Ancaman Resesi Global 2023, Indef Beberkan Sektor yang Akan Paling Terpukul

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Indef Beberkan Sektor yang Akan Paling Terpukul

Indef memperkirakan jika ancaman resesi global tahun 2023 sektor industri yang akan luar biasa tertekan adalah yang bahan bakunya dari luar negeri.


Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

1 hari lalu

Ancaman Resesi 2023, Indef Soroti Kebijakan Subdisi BBM

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.


Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

1 hari lalu

Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

Ma'ruf Amin melaporkan sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuannya dengan PM Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin, 26 September 2022.


Ancaman Resesi Global 2023, Ekonom: Perekonomian Indonesia Masih Cukup Sehat

1 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Ekonom: Perekonomian Indonesia Masih Cukup Sehat

Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global.