3 Insentif Pajak Ini Diperpanjang hingga Akhir Semester I 2022

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 sampai dengan akhir semester satu tahun ini. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

“Pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada sektor tertentu yang membutuhkan sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor, dalam keterangan tertulis Kamis, 3 Februari 2022.

Adapun insentif pajak yang diperpanjang yaitu, pertama, pembebasan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor untuk 72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) berlaku sejak Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 impor terbit sampai dengan 30 Juni 2022.

Kedua, pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 KLU sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Ketiga, PPh Final jasa konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.

Pengaturan lainnya dalam PMK ini adalah untuk wajib pajak yang telah mengajukan SKB PPh 22 impor dan/atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh 25 berdasarkan PMK-9/PMk.03/2021, harus menyampaikan permohonan atau pemberitahuan berdasarkan PMK ini untuk tetap dapat memanfaatkan insentif PPh 22 impor dan PPh 25.

Selain itu, pemerintah memberikan kelonggaran untuk pemberi kerja, wajib pajak, atau pemotong pajak yang belum menyampaikan dan ingin menyampaikan atau sudah menyampaikan dan ingin membetulkan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Hal itu berdasarkan PMK-9/PMK.03/2021 berupa PPh Pasal 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, atau PPh Final jasa konstruksi, dapat disampaikan paling lambat 31 Maret 2022.

Pemberi kerja, wajib pajak, atau pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu tersebut, tidak dapat memanfaatkan insentif dimaksud. Sementara itu, yang membuat laporan realisasi tersebut meskipun tidak membuat kode billing, tetap dapat memanfaatkan insentif tersebut.

Jika dibandingkan aturan sebelumnya, yakni PMK-9/PMK.03/2021 s.t.t.d PMK-149/PMK.03/2021, penerima insentif pemerintah disesuaikan jenis dan kriterianya.

“Dengan memperhatikan kapasitas fiskal Indonesia, pemerintah perlu melakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif pajak secara lebih terarah, terukur, dan selektif dengan prioritas kepada sektor yang masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah,” kata Neilmaldrin.

HENDARTYO HANGGI

Baca: Kata Mendag Soal Minyak Goreng di Pasar Masih Ada di Atas Harga Eceran Tertinggi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

52 menit lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

1 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 10 Miliar ke Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Signifikan

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri Hadiah Rp 10 Miliar ke Daerah yang Berhasil Tekan Inflasi Signifikan

Sri Mulyani mengatakan ada juga 15 kota yang mendapat DID atas kerja keras melawan inflasi.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

2 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

2 hari lalu

Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.171,8 Triliun, Sri Mulyani: Melampaui Sebelum Pandemi

Sri Mulyani mengatakan capain penerimaan pajak dipengaruhi harga komoditas yang tinggi hingga pulihnya ekonomi.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

7 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Jelang Lengser, Anies Baswedan Ingin Kasih Insentif Swasta Agar Mau Bangun RTH

7 hari lalu

Jelang Lengser, Anies Baswedan Ingin Kasih Insentif Swasta Agar Mau Bangun RTH

Anies Baswedan ingin swasta terlibat membangun ruang terbuka hijau (RTH).


Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

8 hari lalu

Kemenkeu Akan Beri Insentif ke 125 Daerah, Tidak Boleh Untuk Tambahan Gaji hingga Perjalanan Dinas

Kementerian Keuangan akan membagikan dana insentif daerah (DID) ke 125 daerah yang memiliki perbaikan kinerja mendukung pemulihan ekonomi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

8 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

13 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya