Padahal, menurut Eko, hotline adalah persoalan sepele yang mestinya tidak menjadi masalah di situasi saat ini. Akibatnya, ia pun mengklaim mendapat masukan dari ibu-ibu agar menanyakan persoalan ini ke Kemendag.
Merespons tudingan Eko, Menteri Lutfi mengatakan kementeriannya memiliki tiga saluran, yaitu untuk telepon, pesan WhatsApp, dan zoom. Ia pun mengklaim telah mengecek tiga sambungan tersebut. "Tiga-tiganya nyala, barusan dicoba," kata dia.
Ia pun mencoba meluruskan pemahaman Eko mengenai hotline minyak goreng tersebut. Lutfi mengatakan saluran komunikasi itu disiapkan untuk distributor dan pemilik toko. Misalnya, dalam kebijakan minyak goreng sebelumnya adalah untuk retail-retail modern.
"Ini bukan buat ibu-ibu, bukan untuk konsumen," kata Eko. "Minta maaf nih Pak, jadi mesti fair. Dan saya tidak ada pencitraannya."
Dengan adanya hotline tersebut, kata Lutfi, para pelaku usaha bisa menghubungi Kemendag apabila ada ketidakjelasan perihal kebijakan minyak goreng.
Per hari ini, saluran itu diubah peruntukannya untuk tender di KPB guna memastikan CPO itu datang ke tempat pemrosesan, agar refinery bisa jalan. "Itu permasalahannya. Jadi enggak ada sama masyarakat," tutur Lutfi menjelaskan lebih jauh soal kebijakan minyak goreng yang dijalankannya.
Baca: Ditanya DPR Soal Trading Binary Option, Mendag: Itu Ponzi, Kriminal
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.