Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pajak Berbasis Gender Bakal Dibahas di Presidensi G20, Seperti Apa Kebijakannya?

Reporter

image-gnews
Ilustrasi G20. ANTARA
Ilustrasi G20. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pajak berbasis gender akan menjadi salah satu wacana yang dibahas dalam pertemuan G20 tahun ini. Isu ini dibahas oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

"For the first time, tax and gender itu dibahas oleh OECD di bawah agenda perpajakan internasional di presidensi G20," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra kala berbincang dengan wartawan, Jumat, 28 Januari 2022.

Pajak berbasis gendernya nanti akan menjadi insentif bagi perempuan. Menurut Wempi, saat ini perkara tersebut masih belum diatur di Tanah Air.

"Ilustrasi kasusnya, kalau ada seorang wanita kemudian dia bekerja, kemudian dia misalnya menghasilkan penghasilan. Begitu dia hamil, dan nanti melahirkan daan cuti, tidak ada insentif pajak. Tapi penghasilannya kan berkurang," kata Wempi.

Kebijakan perpajakan itu nantinya diharapkan akan memberikan afirmasi atau dukungan kepada perempuan-perempuan, yang misalnya telah mengeluarkan biaya melahirkan dan belum tentu memiliki asuransi, akan mendapatkan insentif pajak.

"Di Indonesia karena belum ada, masih wacana-wacana. Jadi ini masih wacana, belum ada afirmasi. Kira-kira contohnya gimana tax and gender ini? Ya kalau dia wanita hamil dan melahirkan, penghasilannya harus tetap full supaya dia enggak kehilangan gara-gara tidak hadir di kantor, dan diberikan afirmasi supaya perlakuannya lebih fair," ujarnya,

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dirjen Pajak Serahkan Tersangka Penyelewengan ke Kejari: Kerugian Negara Rp 1,3 Miliar

19 jam lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Pajak Serahkan Tersangka Penyelewengan ke Kejari: Kerugian Negara Rp 1,3 Miliar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.


Pemerintah Gratiskan Pajak bagi Pelaku UMKM di IKN

20 jam lalu

Ilustrasi UMKM makanan. ANTARA
Pemerintah Gratiskan Pajak bagi Pelaku UMKM di IKN

Pemerintah bakal membebaskan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dari pajak, jika menjalankan usaha di Ibu Kota Nusantara.


5 Tema Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Jadwalnya

1 hari lalu

Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka
5 Tema Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Jadwalnya

KPU menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres-cawapres pada Pilpres 2024, sebagai rangkaian Pemilu 2024. Berikut tema dan jadwalnya.


Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

1 hari lalu

Ilustrasi bioskop. Sumber: the straits times/asiaone.com
Wacana PFN Bisa Himpun Pajak Film, Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menanggapi wacana BUMN Perum Produksi Film Negara (PFN) untuk menghimpun pajak film bioskop.


COP28: Badan Global Usul Bank Publikasikan Rinci Dampak Perubahan Iklim

2 hari lalu

Aktivis membawa poster saat melakukan aksi Jeda Untuk Iklim di depan Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022. Aksi tersebut menuntut komitmen lembaga keuangan atau bank nasional di Indonesia yang masih membiayai industri batu bara dan pertambangan yang merupakan penyumbang emisi terbesar kedua di Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
COP28: Badan Global Usul Bank Publikasikan Rinci Dampak Perubahan Iklim

COP28: Pengawas global mengusulkan pengungkapan perubahan iklim secara rinci dari bank.


Pertamina Usul Kendaraan Tak Bayar Pajak Tak Bisa Isi BBM Subsidi

2 hari lalu

Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022. ANTARA/Muhammad Adimaja
Pertamina Usul Kendaraan Tak Bayar Pajak Tak Bisa Isi BBM Subsidi

PT Pertamina mengusulkan agar kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak, tidak diperbolehkan mengisi bahan bakar minyak BBM subsidi.


Spanyol Destinasi Favorit untuk Digital Nomad

3 hari lalu

Ilustrasi diigtal nomad. Unsplash.com/David L. Espina Rincon
Spanyol Destinasi Favorit untuk Digital Nomad

Menurut sebuah penelitian Spanyol menduduki peringkat pertama negara yang paling disukai di dunia untuk digital nomad


Bidik Target Pendapatan Negara Rp 2.802,3 Triliun pada 2024, Ini Strategi Sri Mulyani

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Bidik Target Pendapatan Negara Rp 2.802,3 Triliun pada 2024, Ini Strategi Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati mengungkap beberapa strategi untuk mencapai target pendapatan negara pada 2024 mendatang.


Erick Thohir Ungkap Jokowi Bakal Atur Pajak Film, Bagaimana Dampaknya ke Tiket Bioskop?

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir ketika memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian BUMN, Kamis, 23 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Erick Thohir Ungkap Jokowi Bakal Atur Pajak Film, Bagaimana Dampaknya ke Tiket Bioskop?

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden Jokowi akan mengatur pajak film. Bagaimana dampaknya terhadap tiket bioskop?


Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

3 hari lalu

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.