Ketua Umum PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) memimpin rapat virtual didampingi Sekum Tigor M. Tanjung di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2021. (dokumentasi PB PASI) | ANTARA
Jodi mengatakan bahwa pemerintah setiap pekan melakukan penilaian untuk menetapkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat serta kebijakan-kebijakan lain yang ditujukan untuk mencegah lonjakan penularan COVID-19.
"Apa yang dikerjakan oleh pemerintah tentunya harus dilakukan dengan tepat dan terukur," katanya. "Pemerintah akan tetap menggunakan alat ini sebagai kontrol."
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut
19 jam lalu
Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut
Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
20 jam lalu
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
21 jam lalu
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19
1 hari lalu
Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19
Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan
1 hari lalu
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan
Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan
Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi
1 hari lalu
Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi
TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja
Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia
1 hari lalu
Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia
Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia
Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali
1 hari lalu
Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali
Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.
Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi
1 hari lalu
Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi
MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.
Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi
2 hari lalu
Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi
Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?
![Seorang petugas kesehatan memegang botol berisi vaksin Oxford/AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) di Rumah Sakit Nasional di Abuja, Nigeria, 5 Maret 2021. [REUTERS/Afolabi Sotunde]](https://statik.tempo.co/data/2021/12/08/id_1072285/1072285_720.jpg)
