Di sektor komoditas, pemerintah juga terus memprioritaskan penerapan hilirisasi agar tidak bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi sejauh ini telah diterapkan di komoditas kelapa sawit, bijih nikel, aluminium hingga petrokimia.
Sementara itu untuk menghadapi perubahan iklim pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 98/2021 mengenai nilai ekonomi karbon guna mencapai emisi karbon sesuai dengan target Nationally Determined Contribution (NDC).
Ada pun dari segi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai reformasi untuk mendukung investasi yang dapat mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
"Pemerintah lalu mengeluarkan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Implementasi UU Cipta Kerja akan memudahkan investasi dengan perizinan yang berbasis risiko," kata Menko Luhut.
Ia juga memastikan pemerintah akan terus menyiapkan skema insentif yang menarik untuk mendorong investasi baik investasi domestik maupun asing.
"Ke depannya kita terus akan fokus pada implementasi aturan-aturan ini untuk memudahkan investasi yang mendorong transformasi ekonomi Indonesia dan saya berharap rekan-rekan investor tidak segan-segan mengontak saya jika mengalami kesulitan dalam investasi," kata Menko Luhut.
Ia pun menegaskan Indonesia tidak dapat melarikan diri dari tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis.
"Maka dari itu kita perlu terus beradaptasi dan mengenali peluang dari setiap tantangan. Keberhasilan penanganan COVID-19 telah menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, kita mampu. Saya berharap agar momentum pemulihan ekonomi yang sedang terus kita manfaatkan dengan baik," pungkas Menko Luhut.
BACA: Luhut Sebut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Pinggir Lebih Besar dari Priok
