"

Jika Proyek Hilirisasi Sudah Produksi DME, Jokowi Prediksi APBN Hemat Rp 7 T

Presiden Joko Widodo melihat tabung gas DME hasil gasifikasi batu bara sebelum acara peresmian  groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada Senin, 24 Januari 2022. Dok. BPMI Setpres/Agus Suparto
Presiden Joko Widodo melihat tabung gas DME hasil gasifikasi batu bara sebelum acara peresmian groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada Senin, 24 Januari 2022. Dok. BPMI Setpres/Agus Suparto

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperkirakan jika proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl eter (DME) sudah berproduksi, bisa menghemat pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Rp 7 triliun. Proyek ini digarap PTBA bersama dengan PT Pertamina dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI). 

"Kalau ini dilakukan yang ini saja di Bukit Asam yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Products sudah bisa berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN Rp 7 triliun kurang lebih," kata Jokowi saat melakukan groundbreaking proyek tersebut yang disiarkan secara virtual Senin, 24 Januari 2022.

Dia mengatakan saat ini impor LPG Indonesia gede banget atau sekitar Rp 80-an triliun dari kebutuhan nasional Rp 100-an triliun. Dari nilai itu, pemerintah juga harus mensubsidi lagi untuk sampai ke masyarakat, karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya dengan APBN antara Rp 60-70 triliun.

"Apakah ini mau kita terus-teruskan, impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka pekerjaan di negara lain, padahal kita punya bahan bakunya. Kita memiliki raw material-nya, yaitu batu bara yang diubah menjadi DME," ujarnya.

Bahkan kata dia, kalau semua LPG nantinya di-stop dan semuanya pindah ke DME, akan menghemat duit yang sekali di kisaran Rp 60 hingga Rp 70 triliun.

"Itu bisa dikurangi subsidinya dari APBN itu yang terus kita kejar.
Selain itu bisa memperbaiki neraca peradangan dan memperbaiki neraca transkasi berjalan, karena tidak impor," kata dia.

Jokowi menekankan bahwa dirinya 6 tahun lalu memerintahkan untuk tidak impor raw material. Namun hal itu tidak cepat terlaksana, karena sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor.

"Ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman memang paling enak. Rutinitas terus impor impor impor impor impor, tidak berpikir, bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Dia berharap setelah proyek ini selesai, akan dimulai lagi dibangun proyek serupa di tempat lain. Karena, kata dia, hasil produksi di proyek ini nantinya hanya bisa menyuplai DME untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya.

Baca Juga: Jokowi Resmikan Pembangunan Proyek Hilirisasi Batu Bara Jadi DME

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.








Jokowi Ingin Kepemimpinannya Berkelanjutan, Hasto PDIP: Jangan Sampai Seperti Terjadi di Jakarta

1 jam lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) menyampaikan sambutan saat acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Ahad, 8 Januari 2023.  Kegiatan yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-50 PDIP. ANTARA/Sigid Kurniawan
Jokowi Ingin Kepemimpinannya Berkelanjutan, Hasto PDIP: Jangan Sampai Seperti Terjadi di Jakarta

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa Jokowi enggan mengulangi pengalaman saat kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI tidak dilanjutkan.


PDIP Tegaskan Tidak Ada Konflik Kepentingan Meski Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK

4 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman memasukkan surat suara dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Terpilihnya Anwar Usman berdasarkan pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang dihadiri seluruh hakim konstitusi.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PDIP Tegaskan Tidak Ada Konflik Kepentingan Meski Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tak perlu khawatir ada konflik kepentingan atas terpilihnya adik ipar Jokowi, Anwar Usman sebagai Ketua MK


Jokowi Diminta Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Usai Guntur Hamzah Langgar Etik

4 jam lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang pleno pengucapan putusan atas kasus pengubahan putusan MK di Gedung MK, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Jokowi Diminta Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Usai Guntur Hamzah Langgar Etik

Setelah Guntur Hamzah dijatuhi sanksi MKMK, Zico Leonard meminta Jokowi mengizinkan polisi memeriksa hakim MK dalam perkara pengubahan putusan.


NasDem Sebut Anies Baswedan Akan Pilah Program Jokowi yang Diteruskan Jika Terpilih Sebagai Presiden

5 jam lalu

Anies Baswedan memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini
NasDem Sebut Anies Baswedan Akan Pilah Program Jokowi yang Diteruskan Jika Terpilih Sebagai Presiden

Anies Baswedan disebut akan memilah program Jokowi yang akan dia teruskan jika terpilih sebagai presiden.


Insentif Motor Listrik Disalurkan Mulai Hari Ini, Sri Mulyani Gelontorkan Dana Rp 7 T

6 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Insentif Motor Listrik Disalurkan Mulai Hari Ini, Sri Mulyani Gelontorkan Dana Rp 7 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini secara resmi mengumumkan besaran anggaran yang untuk insentif kendaraan listrik.


PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

7 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. ANTARA - istimewa
PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

NasDem menilai perbandingan antara kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan Wali Kota Surabaya tak seimbang.


Hakim MK Guntur Hamzah yang Dilantik Jokowi Resmi Langgar Kode Etik

8 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hakim MK Guntur Hamzah yang Dilantik Jokowi Resmi Langgar Kode Etik

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) resmi menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah.


Jokowi Larang Impor Baju Bekas, Ketua Kadin: Kami Setuju karena...

9 jam lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Bisnis baju bekas impor tersebut, menurut Jokowi, mengganggu industri tekstil dalam negeri. TEMPO/Subekti.
Jokowi Larang Impor Baju Bekas, Ketua Kadin: Kami Setuju karena...

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid setuju Jokowi larang impor baju bekas.


PDIP Sebut Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta akan Baik Jika Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

9 jam lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
PDIP Sebut Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta akan Baik Jika Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

PDIP sebut kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya hanya menyadarkannya bahwa Ibu Kota Jawa Timur itu lebih baik dari Jakarta.


Hakim Guntur Hamzah Terbukti Ikut Ubah Putusan MK, Sanksinya Teguran Tertulis

9 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hakim Guntur Hamzah Terbukti Ikut Ubah Putusan MK, Sanksinya Teguran Tertulis

Guntur Hamzah mendapatkan teguran tertulis karena terbukti melakukan pengubahan putusan Mahkaman Konstitusi terkait uji materi UU MK.