Skenario Pemindahan PNS ke IKN, Tahap Pertama Ada 6 Kementerian dan Lembaga

Instagram@jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemindahan pegawai negeri sipil ke Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan berlangsung secara bertahap. Dalam paparan berjudul “Rencana Pemindahan ASN ke IKN Baru” yang dibuat oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PAN RB dan dipresentasikan pada 6 Januari, ada enam kementerian dan lembaga yang akan pindah hingga 2024.

Keenamnya adalah Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun mereka yang akan pindah meliputi menteri/pimpinan lembaga, eselon I, eselon II, dan pejabat fungsional.

Untuk Kementerian Pertahanan, jumlah PNS yang akan pindah ke IKN sampai 2024 adalah 734 orang. Kemudian personel Mabes TNI sebnanyak 149 orang, Mabes TNI AD 548 orang, Mabes TNI AL 793 orang, dan Mabes TNI AU 500 orang.

Lalu, personel Mabes Polri 1.667; Paspampres 800 orang, NIN 395 orang, dan BSSN 100 orang. Total PNS yang akan pindah sampai 2024 adalah 7.687 orang. Beberapa waktu lalu, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono mengkonfirmasi isi paparan tersebut.

“Betul,” katanya.

Skenario Pemindahan Kementerian dan Lembaga ke IKN 






Terkini Bisnis: 172 Obat Sirup Dijual Lagi di Apotek, Pengusaha Mulai Survei di IKN

21 jam lalu

Terkini Bisnis: 172 Obat Sirup Dijual Lagi di Apotek, Pengusaha Mulai Survei di IKN

Berita pertama diawali dengan obat sirup yang kembali dijual di apotek hingga toko farmasi.


Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

21 jam lalu

Pengusaha Real Estate Mulai Cari Lahan yang Cocok untuk Investasi di IKN

Pemerintah menyiapkan tanah seluas 9.000 hektare di Kawasan Industri Buluminung, kompleks IKN, untuk investasi.


Terbentuknya Paspampres Bermula dari Evakuasi Soekarno dan Bung Hatta ke Yogyakarta

22 jam lalu

Terbentuknya Paspampres Bermula dari Evakuasi Soekarno dan Bung Hatta ke Yogyakarta

Sudah tahukah Anda sejarah dan asal usul terbantuknya Paspampres, pasukan pengamanan presiden dan wapres?


Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

23 jam lalu

Anggota DPR Desak Pecat Tidak Hormat Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad

Menurut anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi jika anggota Paspampres ditemukan bersalah, maka mesti dipecat dengan tidak hormat.


Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

23 jam lalu

Ketahui 2 Fungsi Paspampres, Bukan Sekadar Pengamanan Presiden dan Wapres

Paspampres merupakan pasukan khusus yang bertugas untuk pengamanan Presiden dan wapres. Lalu, apa fungsi dari Paspampres?


21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN Mulai dari Italia, Polandia, Belgia, ..

1 hari lalu

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN Mulai dari Italia, Polandia, Belgia, ..

Ketertarikan tersebut terlihat dari hasil pertemuan Otorita IKN dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa sebelumnya.


Gaji dan Tunjangan Paspampres dari Pangkat Tamtama sampai Perwira Tinggi

1 hari lalu

Gaji dan Tunjangan Paspampres dari Pangkat Tamtama sampai Perwira Tinggi

Anggota yang bertugas di Paspampres secara umum dipilih dari anggota TNI. Berapa gaji dan tunjangan anggota Paspampres dari Tamtama hingga Perwira.


DPRD Yakin Status Kekhususan Jakarta Tetap Berlaku Pasca IKN Pindah

1 hari lalu

DPRD Yakin Status Kekhususan Jakarta Tetap Berlaku Pasca IKN Pindah

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meyakini status kekhususan Jakarta tetap berlaku pasca IKN pindah ke Kalimantan Timur.


Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Daftar 172 Obat Sirup yang Kembali Diedarkan, Ratusan Triliun Diklaim Guyur IKN

Berita terpopuler ekonomi dimulai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyatakan 172 produk kembali diedarkan.


Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

1 hari lalu

Bahas Kepemilikan Lahan di IKN, Bahlil: Harus Ada Tawaran Menarik bagi Investor

Bahlil Lahadalia menampik soal persepi mengemis investor dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) ihwal kepemilkan lahan dari 90 tahun menjadi 180 tahun.