Empat hal itu antara lain membuka rekening dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan instruksi dari Kemensos, serta membantu mendistribusikan KKS yang waktu, lokasi dan mendatangkan KPM ditentukan oleh Tim Koordinasi.
Selain itu, mendistribusikan dana bantuan ke rekening KPM sesuai dengan instruksi Kemensos melalui mekanisme OMSPAN Kemenkeu, melaporkan progres data penyaluran, serta mengembalikan dana bantuan yang tidak termanfaatkan berdasarkan ketentuan dan atas instruksi Kemensos.
Hingga akhir Desember 2021, BRI telah menyalurkan Bansos PKH senilai Rp 11 triliun, Bansos Sembako Reguler senilai Rp 16,6 triliun, Bansos Sembako PPKM senilai Rp 2,4 tiliun dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrim senilai Rp 236,9 miliar, kepada lebih dari 15 juta penerima.
Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap anggaran senilai Rp 2.787.926.053.983 atau Rp 2,78 triliun yang merupakan dana bantuan sosial masih tertahan di bank BUMN, atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu 19 Januari 2022, ia memaparkan dana tersebut merupakan sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial.
Risma menyatakan sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat. "Kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima," katanya, mengutip Antara.
CAESAR AKBAR | BISNIS
Baca Juga: Risma Minta Bank Himbara Cairkan Bansos secara Manual Sebelum Akhir 2021
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
