TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pasar global dalam skema perdagangan karbon dunia. Bahkan, Indonesia diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon Peru, Kenya, dan Brasil sebagai sesama negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia.
“Pembentukan harga carbon by country di Indonesia juga relatif bersaing dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru, dan India,” katanya dalam keterangan tertulis Setkab, Kamis, 20 Januari 2022.
Dia menyebutkan Indonesia telah memiliki beberapa proyek percontohan REDD+ dengan skema Result-Based Payment (RBP) seperti Green Climate Fund (GCF), Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), dan Bio Carbon Fund (BCF) dengan total nilai komitmen sekira US$ 273,8 juta.
Jokowi turut memaparkan sejumlah strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau.
Strategi tersebut, yaitu melalui pembangunan rendah karbon sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Selanjutnya, kebijakan net zero emissions dengan diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan pada 2030.
“Ketiga, pemberian sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau,” ucapnya.
