TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan tengah mengkaji pembiayaan pembangunan ibu kota negara atau IKN baru. Sebab, proses perhitungan akan terus memperhatikan dinamika yang berkembang dari waktu ke waktu.
"Angka Rp 466 triliun maupun perkiraan porsi beban APBN diestimasi sebelum pandemi Covid-19. Kami sedang menghitung ulang. Sabar ya," kata Isa saat dihubungi Kamis, 20 Januari 2022.
Pernyataan Isa merespons proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) yang pernah disampaikan pemerintah membutuhkan anggaran senilai Rp 466 triliun.
Pemerintah sebelumnya menyebutkan skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.
Pada Selasa, 18 Januari 2022 pukul 11.00 WIB, situs resmi ikn.go.id menampilkan informasi terkait sumber pembiayaan. Situs ini menuliskan bahwa berdasarkan estimasi awal, skema pembiayaan diutamakan adanya peran yang cukup tinggi pada swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun (54,2 persen).
Lalu, investasi swasta dan BUMN atau BUMD (secara langsung) sebesar Rp 123,2 triliun (26,4 persen) dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Sehingga, jumlah keduanya menjadi 80,6 persen.
"Selebihnya adalah pembiayaan dari APBN," demikian tertulis dalam situs resmi Ibu Kota Negara tersebut. Oleh sebab itu, sisa pembiayaan dari APBN yaitu sebesar 19,4 persen.
