“Pemerintah akan memberikan subsidi untuk kekurangan gap antara berapa biaya operasional dan pendapatan yang diperoleh. Jadi kami sedang menghitung total biaya operasional dan sedang menguji angka-angka itu, mudah-mudahan triwulan I ini tabel tarifnya sudah dirilis,” ujar Purnomo.
4. Investasi bengkak Rp 2,6 triliun
Didiek membeberkan penyebab investasi proyek LRT Jabodebek melar Rp 2,6 triliun. Pembengkakan investasi terjadi karena dua penyebab utama.
Pertama, ada pergeseran target COD dari semula 2019 menjadi 2022, terutama terkait pembebasan lahan di Depo Bekasi Timur. Kedua, Didiek menerangkan, pandemi Covid-19 mengakibatkan biaya proyek pra-operasi, biaya interest during contruction (IDC), dan biaya lainnya melambung.
Berdasarkan rinciannya, total investasi prasarana pada awal 2017 ditargetkan Rp 22,9 triliun. Sementara itu kebutuhan per 2021 melar menjadi Rp 23,3 triliun. Adapun kebutuhan lain-lain meningkat dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,6 triliun.
Kebutuhan bunga interest atau IDC dan financing fees naik dua kali lipat dari 1,5 triliun menjadi sebesar Rp 3,2 triliun. Sedangkan biaya pra-operasi yang sebelumnya tak dianggarkan menjadi Rp 400 miliar. Di sisi lain, penyesuaian terjadi pada komponen kebutuhan sarana yang semula dianggarkan Rp 4,1 triliun turun menjadi Rp 4 triliun.
5. KAI dapat PMN Rp 2,6 triliun untuk menutup pembengkakan investasi
Didiek menerangkan, untuk menutup pembengkakan investasi, KAI mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2,6 triliun. Penyertaan modal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017.
“Di dalam aturan itu dikatakan proyek LRT dapat memperoleh dukungan pemerintah. Bentuk dukungannya dapat berupa subsidi, pemberian PMN, dan jaminan pemerintah,” kata Didiek.
PMN dikucurkan saat kinerja keuangan perseroan anjlok karena penjualan tiket turun akibat pagebluk. Bersamaan dengan itu, KAI mesti menanggung beban berat akibat penugasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Kenapa PMN, karena cost overrun (pembengkakan investasi) tidak bisa di-cover oleh pinjaman sindikasi. kalau ada cost overrun, ini akan jadi beban peminjam sehingga pinjaman sindikasi yang diterima hanya membiayai porsi pinjaman,” ujar Didiek.
Baca: Kini Giliran Muhammadiyah Resmi Haramkan Kripto, Apa Sebabnya?
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
